POJOKNEGERI.COM - Pada Rabu (22/9/2021), Komisi Informasi (KI) Kaltim, menggelar sidang putusan mediasi antara Kelompok Masyarakat dan Pemkab Kutai Timur.
Dalam putusan mediasi tersebut, Komisi Informasi Kaltim mempertemukan pihak pelapor Kelompok Masyarakat dan terlapor Pemkab Kutim, diwakili Kasubbag Bantuan Hukum Setkab Kutim.
Muhammad Khaidir, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Kaltim menerangkan telah diambil kesepakatan bersama antara termohon dan pemohon terkait keterbukaan informasi publik.
"Komisi Informasi Kaltim selaku mediator telah mempertemukan kedua belah pihak. Diambillah kesepakatan intinya termohon bersedia memberikan informasi yang diinginkan pemohon," kata Khaidir, ditemui usai sidang KI Kaltim, Rabu (22/9/2021).
Menurut Ketua Majelis Hakim itu hasil sidang keputusan mediasi ini bersifat final dan mengikat. Pihak termohon tidak bisa lagi melakukan banding.
Nantinya, jika Pemkab Kutim tidak menjalankan hasil mediasi ini, akan dianggap sebagai wanprestasi.
"Jika kedua belah pihak ada yang tidak melaksanakan kesepakatan mediasi, mereka artinya melakukan wanprestasi," jelasnya.
Dengan berakhirnya sidang keputusan mediasi ini, berakhir pula seluruh proses sengketa informasi di KI Kaltim.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
