Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan pembelian LPG 3 Kg menggunakan aplikasi justru tidak tepat.
Sebab, ia menyebut masih banyak masyarakat miskin dan paling miskin belum memiliki gawai pintar atau smartphone. Sinyal juga menjadi masalah bagi penerima subsidi di remote area.
"Kebijakan yang mewajibkan untuk memiliki aplikasi dalam ponsel untuk menerima barang-barang pokok yang disubsidi tidak tepat dengan karakteristik penerimanya," ungkap Faisal.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
