Pasalnya, kata Hendri, konstitusi buatan manusia dan bisa dibuat dengan cepat.
Misalnya, soal UU Cipta Kerja dan UU Ibu Kota Negara (IKN) yang dibuat sangat cepat.
Hal itu disampaikan Hendri dalam diskusi bertajuk Isu Penundaan Pemilu: Cacat Demokrasi dan Ciderai Reformasi secara virtual, Sabtu (5/3/2022).
"Belum selesai Pak Jokowi bila hanya berkata taat konstitusi, karena konstitusi buatan manusia dan bisa dibikin dengan sesaat, contohnya Ciptaker dan IKN. Itu bisa cepat diselesaikan. Nah konstitusi bisa diselesaikan dengan cepat," kata Hendri Satrio.
Ia pun setuju dengan peryataan Wasekjen PKB Lukman Hakim yang mengatakan, bahwa Presiden Jokowi harus secara tegas menyebut soal jadwal Pemilu 2024.
Dimana, KPU telah memutuskan bahwa Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.
"Pak Jokowi harus mengumumkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Feb 2024. Selama itu belum diumumkan, akan begini terus," ucap Hendri.
Hendri juga menduga, bahwa orkestrasi isu penundaan Pemilu itu hadir dari lingkaran Istana.
Hal itu dimulai dari peryataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang merupakan lingkaran pemerintahan Jokowi.
Lalu, peryataan Ketua Umum partai politik koalisi Presiden Jokowi.
Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Ini kan kita lihat orkestrasinya begitu. Kemudian PSI yang ingin mencari panggung, ya lewat amandemen kalau mau 3 periode," ucap Hendri.
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
