POJOKNEGERI.COM - Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
Tak terkecuali di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Seperti yang dilakukan aktivis-aktivis Kaltim.
Disebutkan, bahwa Presiden Joko Widodo menghilangkan subsidi BBM namun tetap membangun IKN.
Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo telah menaikkan harga subsidi BBM sebanyak 7 kali.
Pada pengumuman Sabtu 3 September 2022 lalu, Joko Widodo memutuskan mengubah harga Solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter, Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, dan Pertamax Rp 14.500 per liter.
Secara sederhana, kenaikannya berkisar Rp 1.700-2.550 per liter.
Kenaikan harga ini menyebabkan salah satunya adalah kenaikan otomatis harga bahan pokok di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Timur.
Pada 2022 Indonesia menganggarkan belanja BBM sebesar 502 triliun rupiah angka ini adalah 2,5 kali lipat lebih tinggi dari anggaran tahun 2021 sebesar 188 triliun rupiah. Namun, ditengah kondisi yang terjadi saat ini Joko Widodo tetap melangsungkan pembangunan mega proyek Ibukota Baru Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Padahal selama ini megaproyek IKN bukan hanya sudah membungkam dan merampas ruang hidup dan makam-makam keramat Masyarakat Adat Suku Balik disana, namun juga telah menguntungkan para penguasa lahan, diatas 256 ribu hektar luas IKN terdapat 162 konsesi mulai konsesi komersil kehutanan, perkebunan, sawit hingga batubara yang dimiliki oleh para oligark seperti Hashim Djojohadikusumo saudara kandung Prabowo Subianto, Sukanto Tanoto hingga Luhut Panjaitan dan Reza Herwindo, anak dari Setya Novanto (Laporan Ibukota Baru Buat Siapa, 2019)," demikian jelas Buyung Marajo, salah satu aktivis Kaltim.
Dilanjutkan, megaproyek IKN juga akan menguras dana publik yang berada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), padahal dana ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat, terutama dimasa genting seperti saat ini, saat terjadi kenaikan harga Energi.
Pada sidang paripurna untuk membahas Rancangan APBN 2023 Joko Widodo menyebutkan bahwa mega proyek IKN akan menggunakan dana yang berasal APBN untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sebesar 19% dari total ongkos pembangunan 486 triliun rupiah.
Artinya, akan ada 97 triliun rupiah dana yang berasal dari APBN untuk mega proyek ini. Kebijakan ini jelas semakin memperparah krisis yang dihadapi oleh masyarakat salah satunya akibat kebijakan untuk menaikan harga BBM. Melihat dari kebutuhan belanja BBM tahun 2022 maka dengan kesediaan anggaran sebesar 97 triliun rupiah ini justru dapat mengurangi belanja negara untuk BBM sebanyak hampir 20%.
Sebagai simulasi, jika dari besaran 19% dari total APBN yang akan digunakan adalah 97 triliun rupah itu jika dibelanjakan untuk BBM jenis Pertalite dengan harga Rp.10.000/liter maka akan tersedia 9,7 miliar liter Pertalite. Dengan jumlah yang sebanyak ini jika dibagikan kepada 273,5 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini maka masing-masing penduduk mendapatkan 34,5 liter secara gratis, ini setara dengan mengisi tangki bahan bakar sepeda motor Honda Merk Supra sebanyak 8-9 motor.
Sedangkan, jika 9,7 miliar liter Pertalite dibagikan kepada seluruh penduduk Kalimantan Timur yang berjumlah 3.849.832 jiwa masing-masing orang mendapatkan 2.519,60 liter. Sehingga jika masing-masing penduduk Kalimantan Timur menggunakan sepeda motor dengan penggunaan Pertalite rata-rata 4 liter/hari maka dalam waktu 1,7 tahun mereka dapat mengendarainya secara gratis, bebas tanpa mengeluarkan uang BBM.
"Maka dengan ini kami mendesak agar Joko Widodo selaku pemegang kuasa pemerintahan tertinggi di Indonesia untuk menghentikan dan membatalkan segala proyek IKN dan mengalihkan seluruh pendanaannya untuk mensubsidi masyarakat karena jika dana tersebut terus dikucurkan untuk megaproyek IKN hanya akan menguntungkan Oligarki penguasa lahan dan mengongkosi pelanggaran hak asasi manusia disana," ujarnya.
"Dana publik dalam APBN seharusnya dikembalikan untuk kebutuhan dan kegentingan saat ini yakni mensubsidi bahan bakar kendaraan rakyat, dengan cara inilah pengurus negara seharusnya dapat melindungi masyarakat dari krisis ekonomi dan sosial," lanjutnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
