Pembangunan Koperasi Merah Putih Belum Mulus, Ombudsman Temukan Sejumlah Masalah

00:00 / 04:32 1×
Pembangunan Koperasi Merah Putih
Pembangunan Koperasi Merah Putih Foto: Dok. Pojoknegeri
Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

POJOKNEGERI.com – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar di lapangan.

Ombudsman RI menemukan berbagai kendala mulai dari akses menuju lokasi koperasi, persoalan perizinan bangunan, hingga ketidakpastian lahan yang digunakan untuk pembangunan.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan langsung Ombudsman RI terhadap 14 titik pembangunan KDKMP di enam kabupaten/kota.

Pengawasan itu mencakup Kabupaten Purworejo dan Demak di Jawa Tengah, Kota Batam di Kepulauan Riau, Kota Tual di Maluku, Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat, serta Jakarta Selatan.

Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengungkapkan, hasil peninjauan menunjukkan bahwa sejumlah lokasi pembangunan belum sepenuhnya memenuhi aspek kesiapan dan kelayakan.

“Kami melihat beberapa temuan di lapangan, yaitu ada di Kota Batam, ini terkait mengenai koperasi yang sulit akses. Kemudian ada juga di Kabupaten Mamuju, itu lahan yang berbatasan langsung dengan rawa,” kata Radian dalam konferensi pers, Rabu (18/11/2026).

Persoalan Perizinan dan Kelayakan Lokasi

Selain aksesibilitas dan kondisi lahan, Ombudsman juga menemukan persoalan administrasi bangunan di Kabupaten Purworejo. Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan KDKMP.

“Bahkan, ada di Kabupaten Purworejo ini terkait mengenai pengurusan PBG, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.”

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan koperasi tidak cukup hanya berorientasi pada percepatan penyelesaian fisik. Pelaksana proyek juga perlu memastikan lokasi memenuhi persyaratan teknis, aksesibilitas, serta ketentuan perizinan yang berlaku.

Ombudsman turut menyoroti persoalan kepastian lahan di Kota Tual. Menurut Radian, pihaknya belum menemukan kepastian mengenai lahan yang akan digunakan untuk pembangunan koperasi di wilayah tersebut.

Agrinas Diminta Transparan kepada Masyarakat

Dalam pengawasannya, Ombudsman juga meminta penjelasan PT Agrinas terkait dokumen penggunaan lahan. Radian menyebut, perusahaan tersebut memperoleh dokumen lokasi tanah berdasarkan kesepakatan dengan pengurus atau masyarakat desa.

“Dari hal-hal ini semua, kami juga sempat menanyakan kepada PT Agrinas. Jadi, ternyata PT Agrinas memperoleh dokumen atas lokasi tanah yang digunakan, itu juga berdasarkan kesepakatan dari pengurus atau masyarakat desa,” ujarnya.

Menanggapi berbagai temuan tersebut, Ombudsman menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pembangunan KDKMP.

Ombudsman meminta PT Agrinas aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat, mulai dari proses pendirian, pembangunan, hingga pelaksanaan operasional koperasi.

Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui secara jelas proses pembangunan di wilayahnya sekaligus mencegah munculnya kecurigaan terhadap proyek tersebut.

“Agar jangan menimbulkan hal-hal yang juga dapat menimbulkan prasangka atas berdirinya KDKPM ini,” tuturnya.

(*)

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif
Pojoknegeri
Redaksi Pojoknegeri

Tim redaksi Pojoknegeri menyajikan berita independen dan berimbang untuk Indonesia.

Lihat Semua Artikel
Bagikan berita ini: Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram