POJOKNEGERI.com – Polri mengambil tindakan tegas terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Keputusan tersebut muncul setelah Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasil sidang etik tersebut di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
“Pada hasil sidang KEPP maka didapatkan putusan sidang KEPP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Trunoyudo.
Selain menjatuhkan sanksi etik, majelis sidang juga memutuskan untuk mengakhiri status Eko sebagai anggota kepolisian melalui pemberhentian tidak dengan hormat.
“Yang kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” tambah Trunoyudo.
Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan
Kasus yang menyeret Eko bermula ketika penyidik menetapkannya sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo pada Selasa (3/11/2026).
Selain Eko, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri kembali menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru. Dengan demikian, perkara tersebut menyeret empat perwira tinggi Polri.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan dugaan keterlibatan para tersangka dalam penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep saat menggelar konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Jurnalis dan Pengusaha Juga Diduga Menjadi Target
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh di luar Presiden Prabowo. Sasaran penyadapan tersebut diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum itu disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Meski sidang etik telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada Eko Hadi, proses pembuktian perkara pidana tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(*)




