POJOKNEGERI.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru.
Mabes Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.
Sidang etik tersebut menjadi sorotan karena nama Listyo masuk dalam daftar empat jenderal aktif yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan agenda sidang tersebut. Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pelaksanaan maupun susunan majelis yang akan memeriksa Listyo.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/11).
Johnny mengatakan pihaknya akan menyampaikan jadwal secara resmi setelah menentukan hari pelaksanaan sidang.
“Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” tuturnya.
Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Listyo Sigit Prabowo, penyidik juga menetapkan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Penyidik menjerat para tersangka menggunakan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Saat ini, Polri menahan Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan.
Polisi Temukan Dugaan Korban Lain
Dalam pengembangan perkara, polisi menemukan dugaan adanya korban penyadapan lain selain Presiden Prabowo. Mereka diduga berasal dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Polri juga membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar dalam rangkaian pengembangan kasus tersebut.
(*)




