POJOKNEGERI.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret sejumlah petinggi Polri. Dalam proses penyidikan, Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, termasuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penyidik bahkan menggeledah kediaman Listyo pada 5 November 2026 sebagai bagian dari pengembangan perkara.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan rangkaian penanganan kasus tersebut saat menghadiri rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memimpin langsung rapat tersebut.
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa Polri mulai menangani laporan dugaan penyadapan pada 31 Oktober 2026. Penyidik kemudian memeriksa sejumlah saksi dan ahli untuk mengumpulkan bukti awal sebelum meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.
“Dilakukan interview terhadap enam orang saksi dan empat orang ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan,” kata Jenderal Suyudi.
Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan
Setelah meningkatkan status perkara, penyidik melakukan penyitaan barang bukti dan menggelar perkara untuk menetapkan dua tersangka pertama, yakni Irjen Ahrie Sonta (AS) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Pada hari yang sama, polisi menangkap Ahrie Sonta.
Polri kemudian menahan Ahrie pada 2 November. Sehari berselang, penyidik memeriksa Eko Hadi Santoso sebelum menetapkannya sebagai tersangka bersama Listyo Sigit Prabowo.
“Pada 2 November 2026, dilakukan penahanan AS dan dilakukan pemeriksaan terhadap EH pada 3 November 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka EH dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka Jenderal LSP,” jelasnya.
Pada 4 November, penyidik menangkap dan menahan Listyo Sigit. Langkah tersebut berlanjut dengan penggeledahan rumahnya sehari kemudian.
“Pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi). Pada hari yang sama pemeriksaan tambahan terhadap AS,” jelasnya.
Penyidik Periksa Saksi dan Tersangka Secara Bertahap
Polri melanjutkan penyidikan dengan berkoordinasi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 6 November. Penyidik juga memeriksa enam personel bagian monitoring yang mengetahui atau berkaitan dengan perkara tersebut.
Pada 7 November, polisi kembali memeriksa Ahrie Sonta dan Eko Hadi untuk menggali keterangan tambahan. Selanjutnya, pada 9 November, penyidik meminta keterangan dari saksi berinisial DM, F, serta tiga saksi lainnya.
Suyudi mengatakan penyidik kembali memeriksa dua saksi dan Listyo Sigit pada 10 November.
“9 November dilakukan pemeriksaan terhadap saksi DM dan F serta tiga saksi lainnya. Selanjutnya Pada 10 November 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap dua saksi dan tersangka LSP,” kata Suyudi.
Pada 11 November, penyidik memeriksa Irjen Slamet Uliandi. Namun, Polri mengambil langkah penahanan rumah terhadap Slamet dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya.
“Pada 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,” imbuhnya.
Hingga 12 November 2026, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Rangkaian pemeriksaan, penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan menunjukkan bahwa penyidik terus mengembangkan perkara tersebut.
(*)
