POJOKNEGERI.com – Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan menentukan dua kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Namun, proses pergantian tersebut harus melewati mekanisme konstitusional, termasuk penyampaian usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam batas waktu maksimal 14 hari.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan Prabowo dapat menentukan sendiri dua nama yang akan diajukan.
Presiden juga memiliki kesempatan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Meski demikian, Yusril menaruh perhatian khusus pada kelengkapan persyaratan administrasi calon pengganti.
Ia menyatakan siap memeriksa seluruh dokumen kandidat apabila mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas tersebut.
“Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11), dikutip dari Antara.
MPR Harus Tetapkan Kekosongan Jabatan
Yusril menjelaskan Presiden Prabowo tidak bisa langsung mengajukan dua nama calon wakil presiden sebelum MPR mengambil langkah resmi.
MPR harus menggelar rapat terlebih dahulu untuk memutuskan atau menyatakan telah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Setelah itu, MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak eksekutif. Sejak pemerintah menerima surat tersebut, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua kandidat pengganti.
Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam proses pergantian agar seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Prabowo Berhak Menentukan Kandidat
Yusril menegaskan keputusan mengenai dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Konsultasi dengan partai koalisi dapat menjadi bagian dari proses pertimbangan, tetapi kewenangan akhir tetap menjadi hak Prabowo.
“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Kekosongan Wapres Tidak Ganggu Pemerintahan
Yusril juga memastikan pemerintah tidak perlu menunjuk pejabat sementara untuk mengisi posisi wakil presiden selama proses pergantian berlangsung.
Presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri, termasuk ketika melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Sebab, wakil presiden memiliki fungsi membantu pelaksanaan tugas-tugas presiden.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden,” ujar Yusril.
(*)
