Warga Masih Bertahan di Tenda, Pemda NTT Diminta Percepat Penyaluran Bantuan

POJOKNEGERI.com – Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat penyaluran bantuan kepada warga yang masih bertahan di pengungsian dan tenda darurat.

Pemerintah mengingatkan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh terabaikan selama warga belum berani kembali ke rumah setelah bencana.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan desakan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemda terdampak bencana di NTT, Selasa (8/9).

Rapat berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rakor itu diikuti Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta para bupati dan jajaran Pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores.

Tujuh kabupaten dalam rakor tersebut merupakan daerah terdampak gempa bumi. Sementara satu kabupaten lainnya menghadapi dampak erupsi Gunung Lewotobi.

Tito Soroti Realisasi Bantuan Daerah

Tito meminta kepala daerah segera menggunakan anggaran yang telah tersedia untuk membantu masyarakat terdampak. Ia menilai kecepatan penyaluran menjadi penting karena sebagian warga masih membutuhkan perlindungan dan kebutuhan pokok di lokasi pengungsian.

Tito memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT yang telah memperoleh anggaran bantuan dari Presiden melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp40 miliar.

Namun, ia juga meminta pemerintah daerah memastikan anggaran tersebut segera terealisasi untuk kepentingan masyarakat.

“Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga yang 27 persen, 25 persen,” ujar Tito kepada awak media usai memimpin rakor tersebut.

Tito meminta daerah yang tingkat realisasi bantuan bencananya masih rendah agar tidak menunda penyaluran. Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat memperoleh makanan, pakaian, serta kebutuhan khusus lainnya selama berada di pengungsian.

“Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak,” sambung Mendagri.

Pendataan Rumah Rusak Jadi Prioritas

Pemerintah tidak hanya mengejar penyaluran bantuan darurat. Rakor juga membahas penanganan rumah warga yang rusak akibat bencana.

Tito meminta Pemda segera mendata tingkat kerusakan rumah. Petugas harus melakukan verifikasi secara berlapis agar pemerintah memiliki data yang akurat sebelum menentukan bantuan.

Menurut Tito, validasi data penting untuk mencegah kesalahan dalam mengklasifikasikan tingkat kerusakan. Pemerintah kemudian akan menyesuaikan besaran bantuan berdasarkan hasil pendataan tersebut.

Rumah dengan kerusakan ringan mendapat bantuan Rp15 juta. Untuk kerusakan sedang, pemerintah menyiapkan Rp30 juta, sedangkan rumah dengan kerusakan berat memperoleh Rp70 juta.

“Untuk yang ringan diberikan bantuan 15 juta, untuk yang sedang 30 juta, untuk yang berat 70 juta, bisa bangun sendiri di tanahnya,” katanya.

(*)