POJOKNEGERI.com – Pemerintah Iran mulai mematangkan aturan baru yang akan mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
Teheran menggandeng Oman untuk menyusun mekanisme pengelolaan jalur pelayaran yang selama ini menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.
Dalam skema tersebut, Iran berencana mengenakan biaya layanan kepada kapal-kapal yang melintasi perairan itu, namun tetap membuka peluang pemberian perlakuan khusus bagi negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Teheran.
Duta Besar Iran untuk China, Abdolreza Rahmani Fazli, menyampaikan langsung rencana tersebut saat menghadiri Forum Perdamaian Dunia di Beijing.
Menurut dia, Iran memiliki hak untuk menerapkan biaya layanan karena Selat Hormuz merupakan bagian dari wilayah perairan teritorial negaranya.
“Sebagai negara di mana Hormuz merupakan bagian dari perairan teritorialnya, kami pasti akan mengenakan biaya layanan,” kata Rahmani Fazli dalam Forum Perdamaian Dunia di Beijing, Senin (6/7/2026).
Rahmani Fazli langsung menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pungutan tol bagi kapal asing.
Dia menegaskan bahwa pemerintah Iran akan menggunakan biaya layanan itu untuk mendukung pengelolaan jalur pelayaran dan meningkatkan kualitas layanan di kawasan tersebut.
“Pengaturan baru ini akan berkaitan dengan jaminan keamanan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, pengawasan jalur pelayaran kapal… dan juga menjamin serta menangani konsekuensi lingkungan dari banyaknya kapal,” katanya.
Negara Sahabat Berpeluang Mendapat Keringanan
Iran tidak hanya menyiapkan mekanisme biaya layanan. Pemerintah juga membuka peluang memberikan perlakuan berbeda kepada negara-negara yang selama ini mendukung Teheran. Rahmani Fazli mengatakan Iran akan mempertimbangkan hubungan diplomatik dan dukungan politik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kami pasti akan mempertimbangkan perlakuan khusus untuk negara-negara yang bersahabat dengan kami dan secara khusus mendukung kami selama masa-masa sulit,” tambahnya.
Meski demikian, Rahmani Fazli belum menjelaskan bentuk perlakuan khusus yang akan diterapkan. Dia juga belum mengungkapkan negara mana saja yang akan memperoleh fasilitas tersebut maupun skema yang akan digunakan setelah aturan resmi berlaku.
Kapal Komersial Masih Bebas Biaya Selama Masa Transisi
Iran masih membebaskan kapal-kapal komersial dari biaya layanan selama masa transisi 60 hari. Kebijakan tersebut mengikuti kesepakatan awal yang disebut telah dicapai Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang mereka. Selama periode itu, aktivitas pelayaran tetap berlangsung tanpa pungutan tambahan.
Namun, pemerintah Iran belum mengumumkan besaran biaya layanan yang akan dikenakan setelah masa transisi berakhir. Negosiasi mengenai penyelesaian permanen konflik juga masih berlangsung sehingga berbagai ketentuan teknis masih menunggu hasil pembahasan lanjutan.
Di sisi lain, Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk memastikan pengaturan baru dapat berjalan sesuai rencana. Kedua negara membahas berbagai aspek, mulai dari pengawasan jalur pelayaran, peningkatan keamanan maritim, hingga perlindungan lingkungan akibat padatnya lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
Selat Hormuz Tetap Menjadi Jalur Energi Paling Strategis
Selat Hormuz memegang peran penting dalam perdagangan energi internasional. Jalur laut tersebut menjadi lintasan bagi sekitar seperlima pengiriman minyak mentah dunia dan sebagian besar ekspor gas alam cair menuju berbagai kawasan. Setiap perubahan kebijakan di perairan itu berpotensi memengaruhi biaya logistik, tarif pengiriman, hingga harga energi di pasar global.
Sebelumnya, Iran hampir sepenuhnya menutup Selat Hormuz selama perang di Timur Tengah. Penutupan jalur pelayaran itu mengganggu distribusi energi internasional dan mendorong lonjakan harga minyak serta gas di berbagai pasar dunia.
Setelah mencapai kesepakatan awal dengan Amerika Serikat, Iran mencabut blokade sehingga kapal-kapal kembali melintasi Selat Hormuz.
(*)
