Efisiensi Anggaran: Mengadri Minta Kurangi Perjalanan Dinas hingga Pemberlakuan WFH
POJOKNEGERI.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kembali pentingnya efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah.
Ia meminta para kepala daerah untuk memangkas pos anggaran yang tidak mendesak, terutama perjalanan dinas, dan mengalihkan dana tersebut ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Tito menyampaikan hal ini di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat menghadapi beban fiskal yang semakin berat akibat lonjakan harga minyak dunia.
“Kalau dari dulu saya sudah menyampaikan untuk efisiensi kepala daerah dan saya akan menekankan lagi efisiensi terutama efisiensi anggaran ya,” kata Tito.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi fiskal nasional agar beban negara tidak semakin berat.
Menurutnya, perjalanan dinas yang tidak perlu harus segera dipangkas.
“Terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan. Jadi uangnya diarahkan untuk program yang pro rakyat,” ujarnya.
Pemerintah pusat saat ini menghadapi tantangan besar akibat melonjaknya harga minyak dunia. Kondisi ini dipicu oleh perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berdampak langsung pada harga energi global.
Tito menegaskan bahwa langkah efisiensi menjadi keharusan agar pemerintah mampu menjaga stabilitas fiskal.
Ia menilai bahwa penghematan di daerah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengendalian anggaran nasional.
Pemerintah Bakal Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan
Kebijakan efisiensi juga dilakukan pemerintah dengan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan menekan pengeluaran negara.
Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah mencapai kesepakatan awal terkait kebijakan tersebut.
Namun, pemerintah masih menunggu persetujuan dari Presiden sebelum mengumumkannya secara resmi kepada publik.
Kesepakatan Dicapai dalam Rapat Panjang
Tito menjelaskan bahwa kesepakatan itu muncul setelah rapat intensif yang berlangsung selama hampir empat jam di lingkungan Istana Kepresidenan.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk Pratikno, Airlangga Hartarto, Prasetyo Hadi, dan Teddy Indra Wijaya.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujar Tito.
Ia menegaskan bahwa para menteri dalam rapat tersebut berupaya menyatukan pandangan agar pemerintah dapat menyampaikan kebijakan secara konsisten dan terkoordinasi kepada masyarakat.
Menunggu Persetujuan Presiden
Meski kesepakatan awal telah tercapai, Tito menolak mengungkapkan hari yang dipilih untuk pelaksanaan WFH. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari, yang sama, tapi saya nggak nyampaikan sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” katanya.
Pengalaman Pandemi Jadi Modal
Tito menilai kebijakan ini tidak akan menimbulkan kendala berarti bagi pemerintah pusat maupun daerah.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” ujarnya.
Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti mematikan listrik dan pendingin ruangan saat tidak digunakan terbukti mampu menekan pengeluaran negara. Ia menilai bahwa pola efisiensi yang pernah diterapkan saat pandemi bisa kembali dijalankan dalam situasi fiskal yang menantang saat ini.
“Mekanisme pada waktu Covid itu, misalnya, lampu dimatikan dulu, jangan ninggalin kantor saat lampu hidup, AC masih hidup,” kata Tito.
(*)
