POJOKNEGERI.COM – Pemerintah Kota Samarinda menerapkan sistem kartu pas berbasis Radio Frequency Identification (RFID) bagi para sopir angkutan sampah.
Penggunaan RFID khusus untuk pengambilan bahan bakar minyak (BBM) armada pengangkut sampah agar lebih tertib, aman, dan terkontrol.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, mengatakan bahwa penerapan kartu pas RFID merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan penggunaan BBM, khususnya untuk armada pelayanan publik seperti angkutan sampah.
Hal ini ia sampaikan saat penyerahan kartu pas RFID yang digelar di halaman Kantor DLH Kota Samarinda, Senin (19/1/2026).
“Penyerahan kartu pas ini untuk pengambilan BBM sesuai dengan keperluan dan rute yang sudah ditetapkan. Jadi pengambilannya tinggal tap saja, secara administrasi lebih baik dan lebih aman,” ujar Saefuddin dalam sambutannya.
Menurutnya, selama ini penggunaan BBM untuk armada angkutan sampah masih memiliki celah yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi. Dengan sistem RFID, setiap kendaraan dan sopir telah memiliki identitas digital yang terhubung langsung dengan kuota BBM yang telah ditentukan.
“Kartu RFID ini sudah ada kuota dan nominalnya. Misalnya jatahnya 10 liter, ya tinggal tap dan keluar sesuai jatah itu. Tidak ribet, tidak pakai nota manual, dan semua tercatat. Ini memudahkan kerja sekaligus pengawasannya,” jelas Saefuddin.
Mantan anggota DPRD Kalimantan Timur tersebut menekankan bahwa tertib administrasi harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap, dengan sistem baru ini, para sopir angkutan sampah dapat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.
“Harapan kami, para sopir bekerja sesuai arahan pimpinan, amanah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau semua berjalan sesuai aturan, kebersihan Kota Samarinda bisa terjaga dengan baik,” tuturnya.
Kerja Sama Antara DLH dan Pertamina
Sementara itu, Plt Kepala DLH Samarinda, Suwarso, menjelaskan bahwa penerapan kartu pas RFID merupakan hasil kerja sama antara DLH Samarinda dengan PT Pertamina. Sistem ini mengintegrasikan data kendaraan, sopir, rute, dan kebutuhan BBM secara langsung dengan sistem SPBU.
“Kartu RFID ini wajib digunakan setiap kali sopir mengisi BBM di SPBU. Tinggal tap, lalu BBM diisi sesuai jatah harian berdasarkan rute dan beban kerja masing-masing armada,” jelas Suwarso.
Ia menegaskan bahwa dengan diterapkannya sistem ini, mekanisme pengisian BBM di luar prosedur resmi tidak lagi diperbolehkan. Praktik lama seperti penggunaan nota manual atau pengisian tanpa identitas kendaraan akan dihapuskan sepenuhnya.
“Data pengisian BBM akan terekam otomatis di sistem SPBU dan bisa dipantau. Ini membuat administrasi jauh lebih tertib, mudah dikontrol, dan transparan,” tambahnya.
Menurut Suwarso, penerapan sistem RFID juga akan membantu DLH dalam melakukan evaluasi kebutuhan BBM armada angkutan sampah secara lebih akurat. Selama ini, perhitungan kebutuhan BBM kerap bersifat perkiraan, sementara dengan data digital, kebutuhan riil dapat diketahui secara pasti.
“Ke depan, kita bisa mengukur secara objektif berapa kebutuhan BBM untuk satu rute, satu armada, dan satu sopir. Ini penting untuk efisiensi anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik,” ungkapnya.
Pemudah Sopir Angkutan Sampah
Selain memperkuat pengawasan, sistem RFID juga diharapkan memberikan kemudahan bagi para sopir. Mereka tidak perlu lagi mengurus administrasi tambahan saat pengisian BBM, karena seluruh data telah tersimpan dalam sistem.
DLH Samarinda memastikan bahwa seluruh sopir angkutan sampah akan mendapatkan kartu pas RFID sesuai dengan armada yang mereka operasikan. Sosialisasi dan pendampingan teknis juga akan dilakukan agar penerapan sistem berjalan lancar di lapangan.
Pemerintah Kota Samarinda menilai kebersihan kota tidak hanya bergantung pada ketersediaan armada dan tenaga kerja, tetapi juga pada sistem pengelolaan yang tertib dan transparan. Dengan penerapan kartu pas RFID ini, Pemkot berharap pelayanan kebersihan semakin optimal, anggaran lebih efisien, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan semakin meningkat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkot Samarinda dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
(*)
