"Rapat terakhir dengan Pak Sabani, uang itu ada di kas daerah sekian jumlahnya. Tiba-tiba kami rapat Banggar kemarin, SiLPA Kaltim, itu sudah terpakai Rp2,1 triliun terpakai. Pengakuan TAPD setiap anggaran SiLPA terpakai telah dilaporkan ke pimpinan DPRD," jelasnya.
"Salah ini, pimpinan tidak pernah ajak rapat banggar untuk membahas itu. Kami duga modus yang dipakai menggunakan dana itu untuk pembangunan RS Korpri, dan kegiatan yang lain," sambungnya.
Lalu kenapa Komisi III DPRD Kaltim tidak dilibatkan?
Adan menduga berkaitan dengan anggaran penanganan Covid-19. Pemrpov Kaltim berlindung di SKB 3 menteri. Dalam SKB tersebut diakuinya pemerintah daerah diperkenankan langsung mengeksekusi anggaran penanganan Covid-19 tanpa melakukan rapat pembahasan bersama DPRD.
Pemprov dapat hanya memberitahukan penggunaan dana tersebut ke DPRD.
"Dia berlindung di SKB 3 menteri, yang boleh langsung mengeksekusi tanpa rapat dengan DPRD cukup dengan pemberitahuan untuk kegiatan Covid-19," tegasnya.
3. WALHI sebut ada gagal paham
Rencana pembangunan RS Korpri inipun menjadi sorotan berbagai pihak, lantaran dibangun di daerah resapan air.
Direktur WALHI Kaltim, menyebut rencana pembangunan RS Korpri di daerah resapan air menjadi bukti Pemprov Kaltim gagal paham, dan menambah carut marut pembangunan di Samarinda.
"Itu lah gagal paham. Memang tidak harus dibangun, kalau dia jadi daerah resapan air seharusnya kan itu tidak dibangun," ungkap Tiko, Jumat (10/9/2021).
Tiko mengungkap, pihaknya tidak dalam rangka menentang pembangunan rumah sakit, karena hal itu dibutuhkan masyarakat selama pandemi saat ini. Hanya saja penentuan lokasi mesti dipikirkan ulang, pasalnya daerah resapan air mestinya bebas dari pembangunan.
"Dia harus cek lokasi yang pas untuk membangun kan. Kita tidak permasalahkan pembangunan rumah sakitnya. Itu sangat dibutuhkan masyarakat memang di masa pandemi," jelasnya.
Pun terkait fasilitas kesehatan bagi masyarakat, menurutnya tidak mesti membangun baru jika kebutuhannya selama pandemi. Pemerintah bisa menyulap sementara GOR Sempaja atau GOR Segiri untuk menjadi fasilitas kesehatan sementara.
"Pun ketika Pemprov Kaltim ingin membangun rumah sakit, harusnya di daerah yang memang bukan resapan air," sambugnya.
4. Masuk anggaran murni
Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kaltim mengakui adanya rencana pembangunan RS tersebut.
Pada APBD murni 2021, Pemprov Kaltim memalui Dinas PUPR Kaltim mencanangkan pembangunan RS Korpri.
Anggarannya sekitar Rp46,68 miliar.
"Itu program tahun 2021, masuk anggaran murni," kata Sabani, Selasa (7/9/2021) lalu.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
