POJOKNEGERI.COM - Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza memberikan pandangannya terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Vanandza menilai kebijakan ini tentu akan berdampak pada pembangunan daerah termasuk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan dengan mempriotitaskan pada kebutuhan yang bagi masyarakat.
"Saya pikir kalau dampak pasti berdampak, tidak mungkin tidak. Hanya saja kita kembalikan kepada pemerintah kota karena mereka yang memegang dan menggunakan anggaran. DPRD hanya memberikan saran dan masukan," kata Vanandza.
Vanandza menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran tidak bisa dihindari, pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif.
Ia berharap program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan.
"Kita lihatlah mana yang lebih urgent dan lebih penting. Kalau bisa, jangan dikurangi. Dikurangi mungkin sedikit, tetapi hal-hal yang menurut kita bersama, baik Pemkot maupun DPRD, kalau dianggap bisa dikurangi, ya dikurangi. Namun, harus disesuaikan dengan kebutuhan pro rakyat," tuturnya.
Dalam hal ini ia menekankan bahwa pengurangan anggaran sebaiknya dilakukan pada sektor-sektor yang masih memungkinkan untuk dikurangi tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
Jika pemotongan anggaran tidak bisa dihindari, ia berharap jumlahnya tidak terlalu besar dan tetap diarahkan secara tepat sasaran.
"Kalau pun dikurangi, jangan terlalu banyak, dan harus tepat sasaran," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menginstruksikan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Hal ini terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.
(ADV)