POJOKNEGERI.com – Singapura memperkuat strategi diversifikasi energi untuk menjaga stabilitas pasokan gas di tengah keputusan Indonesia mengurangi ekspor gas alam ke negara tersebut.
Pemerintah Singapura memastikan kebijakan Indonesia tidak akan langsung memicu kenaikan harga listrik karena pasokan gas domestik masih mencukupi kebutuhan nasional.
Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura, Tan See Leng, menyebut pengurangan ekspor gas Indonesia hanya mencakup kurang dari dua persen dari total kebutuhan gas harian Singapura.
Karena itu, pemerintah menilai dampak kebijakan tersebut terhadap harga energi dalam jangka pendek masih terbatas.
“Dalam jangka pendek, harga tidak akan terlalu berdampak. Faktanya, kita juga harus lebih memperhatikan harga dunia, karena harga satuan untuk sebagian besar gas kita sebenarnya dipatok pada pergerakan sejumlah indeks global utama,” kata Tan, seperti dikutip Channel News Asia.
Diversifikasi Jadi Strategi Utama
Singapura mengandalkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi gangguan pasokan energi, mulai dari mendiversifikasi sumber gas alam hingga menjaga ketersediaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Pemerintah juga memastikan Singapore GasCo siap meningkatkan impor LNG ketika kebutuhan meningkat.
“Kami selalu memandang energi sebagai bagian yang sangat krusial bagi perekonomian, keberlanjutan, dan kelangsungan hidup negara kita. Energi merupakan hal yang eksistensial bagi kita semua: oleh karena itu, kami telah menerapkan langkah-langkah kontingensi dan perlindungan untuk memastikan bahwa pasokan energi kita terdiversifikasi,” imbuhnya.
Tan menjelaskan bahwa strategi tersebut membentuk beberapa lapisan perlindungan untuk menjaga keandalan pasokan energi. Singapura juga pernah menghadapi pengurangan pasokan serupa dan berhasil melewatinya tanpa gangguan berarti.
“Saya ingin mengimbau seluruh warga Singapura: tetaplah tenang dan jalankan aktivitas seperti biasa. Kita pernah mengalami pengurangan serupa di masa lalu dengan lancar tanpa insiden apa pun, dan pemerintah akan terus memastikan keandalan serta ketahanan pasokan energi Singapura,” kata dia.
Pangsa Impor Gas Pipa Masih Signifikan
Singapura selama ini mengimpor gas alam melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta mendatangkan LNG dari pemasok internasional. Pada 2025, impor gas melalui pipa menyumbang 43 persen dari total impor gas Singapura, sedangkan LNG menyumbang 57 persen.
Di luar diversifikasi impor, Singapura turut menjajaki sumber energi alternatif, seperti biometana, panas bumi, dan tenaga surya. Pemerintah juga mengkaji kemungkinan pemanfaatan energi nuklir, meskipun belum mengambil keputusan terkait opsi tersebut.
Tan mengakui Indonesia memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengatur pasokan gas, terutama untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“Kami memahami bahwa mereka (Indonesia) mungkin memiliki kebutuhan pasokan domestik serta kendala tertentu, dan kami dapat memaklumi hal tersebut,” kata Tan See Leng.
Indonesia Kurangi Impor Gas ke Singapura
Pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas alam ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetap mematuhi ketentuan kontrak yang berlaku dengan importir di Singapura.
Bahlil menjelaskan, pemerintah mengambil langkah tersebut karena harus menyesuaikan pasokan gas dengan kebutuhan dalam negeri serta agenda pemeliharaan fasilitas produksi.
Pemerintah juga memastikan pengurangan volume ekspor masih berada dalam batas minimum yang telah disepakati dalam kontrak bisnis.
Pasokan Gas Berkurang 31 BBTUD
Indonesia selama ini memasok gas pipa ke Singapura sebesar 409,55 BBTUD. Pasokan tersebut berasal dari dua wilayah utama, yakni Laut Natuna dan Sumatra.
Dari total volume itu, pemerintah memangkas pasokan sebesar 31 BBTUD atau sekitar 8% dari jumlah ekspor yang disepakati.
Menurut Bahlil, pengurangan tersebut tidak melanggar kontrak karena pemerintah masih memperhitungkan batas minimum pasokan yang wajib dipenuhi.
“Tetapi atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. 31 (BBTUD) yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ia menambahkan, kontrak pasokan gas dengan Singapura menetapkan batas minimum sekitar 91-92 BBTUD.
Karena itu, pemerintah menilai pengurangan pasokan saat ini belum melanggar ketentuan yang mengikat kedua pihak.
“Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91-92 BBTUD, dan kita baru sekitar 8%, terkecuali kita potong 10%, nah itu baru kita melanggar kontrak,” sambungnya menjelaskan.
Pemeliharaan Fasilitas dan Kebutuhan Dalam Negeri
Bahlil mengungkapkan, pemerintah mempertimbangkan dua faktor utama sebelum mengurangi ekspor gas ke Singapura.
Pertama, kegiatan pemeliharaan fasilitas atau shutdown yang memengaruhi ketersediaan pasokan. Kedua, peningkatan kebutuhan gas di pasar domestik.
“Dan ini terjadi karena pertama adalah terjadi pemeliharaan, shutdown. Yang kedua adalah memang ada kebutuhan domestik,” terangnya.
(*)
