Ketika air bersih seharusnya menjadi hak dasar seluruh warga, realita justru menunjukkan sebaliknya di berbagai sudut Samarinda.Di tengah kota pun, la...
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Ketika air bersih seharusnya menjadi hak dasar seluruh warga, realita justru menunjukkan sebaliknya di berbagai sudut Samarinda.
Di tengah kota pun, layanan air bersih dari PDAM masih dikeluhkan—keruh, tak layak konsumsi, dan bahkan mengalir tak menentu selama berbulan-bulan.
Kondisi ini mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sayid Muziburrachman, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda.
Ia mengaku prihatin atas keluhan yang terus-menerus disampaikan masyarakat, namun belum juga ditangani dengan tuntas.
“Kalau di pusat kota seperti Sempaja, khususnya di kawasan permukiman Buton saja air bersih sulit didapat, apalagi di wilayah pinggiran. Ini seharusnya menjadi tamparan bagi seluruh pihak yang punya tanggung jawab,” tegas Sayid.
Menurutnya, keluhan soal air PDAM bukan hal baru.
Warga sudah lama mengeluh soal air keruh dan tidak layak pakai, tapi perbaikan yang dijanjikan belum benar-benar terasa.
Sayid menekankan bahwa meskipun persoalan ini berada di bawah kewenangan pemerintah kota, pihaknya di DPRD provinsi tetap merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan keresahan masyarakat.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Tidak boleh ada alasan untuk menunda penanganan. Maka kami di provinsi tetap akan ikut mendorong, meskipun secara administratif ada di kota,” jelasnya.
Ia mengungkapkan sudah menjalin komunikasi awal dengan DPRD Kota Samarinda agar aspirasi ini segera sampai ke Wali Kota dan manajemen PDAM.
Bahkan, dirinya berencana untuk bertemu langsung dengan pihak PDAM dalam waktu dekat guna mencari solusi konkret.
“Saya sudah sempat komunikasi via telepon, tapi belum sempat bertemu langsung. Kalau soal rapat formal seperti RDP agak sulit karena bukan domain provinsi. Tapi secara personal, saya akan terus dorong ini sampai ada tindak lanjut nyata,” pungkasnya.
Sayid berharap seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif di tingkat kota, bisa lebih peka dan segera bertindak, agar air bersih tak lagi menjadi kemewahan bagi warga Samarinda. (adv)
 (Foto-Tirto.id).jpg)
.jpeg)