Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan terus memonitor secara berkala perkembangan dari implementasi k...
POJOKNEGERI.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan terus memonitor secara berkala perkembangan dari implementasi kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif sebesar 32% untuk barang dari Indonesia yang masuk ke AS.
Airlangga mengatakan langkah ini dilakukan untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global.
Hal ini disampaikan Airlangga saat berdialog dengan sekitar 100 asosiasi pelaku usaha untuk merespons Kebijakan Tarif Resiprokal dari Amerika Serikat (AS).
"Pemerintah akan terus monitor secara berkala dan cepat, dan juga dengan seluruh pengusaha. We have been doing this before, and we can do it. Jadi, tidak semuanya gelap. Perekonomian dunia itu 83% non-Amerika. Jadi, kita mesti speed up perekonomian dengan yang 83%," kata Airlangga, Selasa (8/4/2025).
Forum tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari para pelaku usaha dan sejalan dengan upaya Indonesia dalam proses negosiasi bersama AS.
Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat akan cukup berpengaruh terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia, salah satunya yakni komoditas padat karya.
"Terhadap perusahaan yang padat karya, kita sudah memberikan fasilitas. Bapak Presiden sudah menanyakan realisasinya seperti apa. Dan yang kedua, terhadap pekerja yang gajinya di bawah 10 juta, PPh ditanggung Pemerintah. Jadi, kita tidak ingin ini dijadikan momentum untuk PHK. Jadi, jangan ada PHK," tegas Airlangga.
Airlangga menyampaikan bahwa komunikasi intensif antara Indonesia dan AS terus dilakukan. Airlangga menambahkan, hasil rapat koordinasi dengan para pelaku usaha tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN, dan ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi, ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong TIFA karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," ujar dia.
(*)
.jpg)