Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mendesak Pertamina untuk melakukan investigasi secara transparan terkait dugaan kontam...
.jpg)
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mendesak Pertamina untuk melakukan investigasi secara transparan terkait dugaan kontaminasi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan kerusakan ratusan kendaraan di wilayah Kaltim.
“Investigasi yang sedang berlangsung harus terbuka. Sebagai satu-satunya distributor BBM di Kaltim, Pertamina punya tanggung jawab besar memastikan distribusi berjalan baik dari hulu ke hilir,” tegas Ananda.
Ananda menilai, perbaikan sistem distribusi BBM menjadi hal mendesak untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Ia juga menyoroti kualitas BBM yang seharusnya sudah memenuhi standar, mengingat Pertamina menjadi satu-satunya penyedia bahan bakar di provinsi ini.
“Dengan berbagai kejadian ini, kita ingin ada pembenahan menyeluruh. Jangan sampai masyarakat Kaltim terus dirugikan,” tambahnya.
Terkait penanganan jangka pendek, Ananda menyambut baik rencana Pertamina membuka layanan bengkel gratis di beberapa daerah.
Namun, ia mengaku kecewa karena hingga kini realisasi tersebut belum berjalan, meskipun sudah dijanjikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya.
“Pertamina sudah janji buka bengkel gratis untuk kendaraan yang terdampak. Tapi sampai sekarang belum berjalan. Padahal masyarakat menunggu,” ujarnya.
Ia menambahkan, layanan tersebut penting untuk memberikan solusi langsung kepada warga yang kendaraannya mengalami kerusakan usai mengisi BBM di SPBU.
Sementara itu, pihak Pertamina melalui Senior Manager Operation & Maintenance PT Pertamina Patra Niaga, Eko Hernanto, menjelaskan bahwa seluruh distribusi BBM telah melalui pengujian ketat sebanyak 22 parameter sesuai standar Dirjen Migas dan ketentuan internasional.
Eko mengatakan pihaknya langsung melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan pengujian ulang BBM di lapangan setelah muncul keluhan masyarakat.
Namun hingga kini, belum ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan spesifikasi.
“Semua BBM yang didistribusikan ke SPBU dinyatakan telah memenuhi standar. Kalau ada bukti valid bahwa penyebab kerusakan kendaraan berasal dari BBM, tentu Pertamina akan bertanggung jawab,” ujarnya.
Untuk menampung aduan, Pertamina juga telah membuka posko pengaduan di beberapa SPBU serta menyediakan saluran pelaporan melalui call center 135.
Meski demikian, Eko menegaskan bahwa kesimpulan final baru bisa diambil jika terdapat bukti fisik yang sahih. (adv)
..jpeg)