POJOKNEGERI.com — Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menghadiri diskusi publik mengenai program pendidikan gratis di Kalimantan Timur yang digelar di lingkungan kampus Universitas Mulawarman, Selasa (31/3/2026).
Forum ini, yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP), mengangkat tema “Janji Pendidikan Gratis dan Realitas Implementasinya”.
Selain mahasiswa FISIP, diskusi ini juga diikuti oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) serta sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.
Di tengah jalannya diskusi, sekelompok mahasiswa mengangkat kartu merah sebagai bentuk kritik terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis yang mereka nilai belum optimal. Aksi tersebut sempat menarik perhatian peserta forum, namun tidak mengganggu jalannya dialog secara keseluruhan.
Menanggapi hal itu, Seno Aji menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak mempermasalahkan aksi simbolik tersebut. Ia justru menilai langkah mahasiswa sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Memang tadi ada insiden kecil terkait kartu merah. Tapi kami tidak tahu itu ditujukan kepada siapa dan berapa jumlahnya. Bagi kami, itu bagian dari aspirasi mahasiswa yang harus kita tampung,” ujarnya kepada awak media usai diskusi.
Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah
Seno menegaskan bahwa mahasiswa memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus membuka ruang dialog agar setiap kritik dan masukan mahasiswa dapat menjadi bahan evaluasi.
“Mahasiswa adalah generasi penerus. Mereka yang nanti akan menggantikan kita. Jadi semua aspirasi harus kita rangkul, bukan kita hindari,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Seno juga memaparkan bahwa pemerintah provinsi meluncurkan program “Gratis Pol” sebagai upaya strategis untuk menjamin akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Program ini diharapkan mampu meringankan beban biaya kuliah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Dari hati yang paling dalam, kami ingin masa depan anak-anak kita terjamin. Kami ingin kuliah mereka bisa dibiayai oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi,” tegasnya.
Tantangan Implementasi Program
Meski demikian, Seno mengakui bahwa pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengimplementasikan program tersebut, terutama terkait sosialisasi. Berdasarkan hasil dialog dengan mahasiswa, banyak yang mengaku belum menerima informasi yang utuh dan valid mengenai mekanisme program tersebut.
“Ada beberapa keluhan, terutama soal kurangnya informasi yang jelas. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” ungkapnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah provinsi berencana memperkuat sistem sosialisasi melalui berbagai kanal, termasuk membentuk pusat layanan informasi atau call center khusus. Layanan ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang akurat.
“Kami akan buat satu call center dengan operator khusus, sehingga mahasiswa tidak bingung mencari informasi. Bahkan kami pertimbangkan untuk layanan 24 jam,” jelas Seno.
Selain itu, pemerintah juga akan mengintensifkan sosialisasi langsung ke kampus-kampus di seluruh Kalimantan Timur. Dari total 22 perguruan tinggi yang ada, pemerintah menargetkan seluruh kampus untuk dikunjungi tim pemerintah, termasuk melalui koordinasi dengan para rektor.
“Kami akan bekerja sama dengan rektor-rektor. Tim dari pemerintah provinsi, termasuk TGUP, akan turun langsung ke kampus untuk memberikan penjelasan,” tambahnya.
Seno menilai bahwa pendekatan langsung ke mahasiswa menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman yang selama ini muncul. Ia berharap dengan intensitas komunikasi yang lebih baik, mahasiswa dapat memahami program tersebut secara utuh.
Klarifikasi Proses Administrasi Pemerintah
Di sisi lain, Seno meluruskan isu yang sempat beredar terkait tertahannya proses penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Samarinda di tingkat wakil gubernur. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menahan atau menghambat proses tersebut.
“Tidak ada itu. Hanya ada kesalahan dalam draft surat, jadi kami minta BKD memperbaikinya. Itu saja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis spekulasi yang berkembang di ruang publik terkait proses administrasi pemerintahan daerah.
Diskusi yang berlangsung dinamis itu menunjukkan adanya jarak antara kebijakan pemerintah dan persepsi mahasiswa di lapangan. Namun, kedua belah pihak sepakat bahwa dialog terbuka menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan tersebut.
Bagi pemerintah, kritik mahasiswa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki implementasi program. Sementara bagi mahasiswa, forum seperti ini menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pengambil kebijakan.
Dengan komitmen memperkuat sosialisasi dan membuka ruang komunikasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap program pendidikan gratis dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Di tengah berbagai tantangan, momentum dialog ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami dan merasakan manfaatnya secara langsung.
(tim redaksi)
