Presiden Prabowo tak Perlu Relokasi Warga Palestina, Tak Kalah Penting Menjaga Papua

Presiden Prabowo tak Perlu Relokasi Warga Palestina, Tak Kalah Penting Menjaga Papua

Pengamat politik dari Universitas Pamulang (Unpam) Sonny Majid memberikan tanggapannya soal rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga...

Pengamat politik dari Universitas Pamulang (Unpam) Sonny Majid

POJOKNEGERI.COM - Pengamat politik dari Universitas Pamulang (Unpam) Sonny Majid memberikan tanggapannya soal rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.

Dalam opininya yang berjudul “:Presiden Prabowo tak perlu relokasi warga Palestina, tak kalah penting menjaga Papua”, Sonny Majid menilai wacana evakuasi warga Gaza sama saja dengan pengosongan tanah Palestina dari pemiliknya.

Ia mengatakan, rencana evakuasi tersebut dikhawatirkan menjadi langkah pertama membuka proses relokasi dan pengosongan pada tanah Palestina.

Sonny Majid  mengingatkan agar Presiden Prabowo sepertinya harus lebih berhati-hati dalam menerima input.

Ia menyebut masih banyak persoalan krusial dalam negeri yang harus menjadi perhatian serius pemerintah diantaranya ancaman lepasnya Papua dari Ibu Pertiwi.

Berikut Pandangan lengkap  Sonny Majid soal rencana Prabowo evakuasi warga Gaza:

Presiden Prabowo tak perlu relokasi warga Palestina, tak kalah penting menjaga Papua

Dalam sebuah diskusi kelas, mencuat perbincangan terkait wacana Pemerintah Indonesia merelokasi setidaknya 1.000 warga Palestina. Diskusi tersebut menjadi menarik, lantaran terjadi pro-kontra. Ada sebagian mahasiswa yang mendukung adapula yang menolak.

Kenapa demikian? Karena saat itu kami sedang mendiskusikan hirarki piramida sila-sila di dalam Pancasila. Isu itu mencuat ketika bahasan masuk pada sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Hasil diskusi menyepakati, hakikat hirarki piramida dengan sila kesatu “Ketuhanan yang Maha Esa,” setelah bangsa Indonesia mengakui Tuhan ada karena dirinya sendiri, manusia ada sebagai bukti Tuhan ada, pengakuan atas keberadaan Tuhan inilah yang disepakati menjadi basis kemanusiaan pada sila kedua, bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan.

Ketika Tuhan dijadikan basis kemanusiaan dalam sila kedua, maka secara hakikat pula, konsep negara yang didesain oleh para pendiri bangsa, tidak lepas dari keinginan negara menjadi lembaga/organisasi kemanusiaan. Penilaian ini ikut didukung pembedahan landasan historis, kultural dan filosofis Pancasila itu sendiri.

Sepintas, keinginan Pemerintah Indonesia (merelokasi) warga Palestina mencermikan nilai kemanusiaan kita sebagai bangsa, melihat konflik di Palestina yang tidak berkesudahan.

Tapi, membicarakan Palestina tidak bisa melihat satu variabel semata, banyak faktor lainnya. Semisal, konteks politik bebas aktif (luar negeri) Indonesia, sedari awal mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap kita soal itu menegaskan tentang konsep negara sebagai organisasi/lembaga kemanusiaan tadi.

Relokasi warga Palestina dari kacamata politik bisa disalahtafsirkan. Kita tidak ingin Indonesia dituding ikut serta mendukung Israel-zionis menguasai tanah Palestina dengan cara relokasi atas nama kemanusiaan, saat warga Palestina tengah berjuang untuk merdeka.

Saya mengutip artikel Aguk Irawan MN berjudul “Rencana Evakuasi Warga Palestina dan Pertaruhan Kedaulatan Indonesia” yang dimuat situs The Global Review menyebutkan, rencana evakuasi tersebut dikhawatirkan menjadi langkah pertama membuka proses relokasi dan pengosongan yang ditentang oleh Liga Arab sendiri. Menurut Aguk, evakuasi atas nama pengobatan atau nilai kemanusiaan apapun tidak mengubah substansi masalah konflik Palestina.

“Substansinya sama saja, yaitu pengosongan tanah dari pemiliknya.”  Oleh karena itu rencana Presiden Prabowo tersebut tidak memenuhi syarat (tak mendapat dukungan Liga Arab).

“Liga Arab mengafirmasi bahwa mereka menolak segala kompromi hak-hak Palestina yang tidak bisa dicabut, baik melalui pemukiman, penggusuran, maupun pengosongan atas nama keadaan maupun dan justifikasi apapun.”

Ke depan Presiden Prabowo sepertinya harus lebih berhati-hati dalam menerima input.

Kesepakatan kelas menegaskan, bahwa masih banyak urusan domestik yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, seperti “rumor” ancaman lepasnya Papua dari Ibu Pertiwi, sepertinya itu tak kalah penting.

(*)