Bamsoet mengatakan, beberapa kali Badan Anggaran MPR mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19. Tetapi setiap diundang tidak hadir.
Padahal, kata dia yang juga politikus Golkar itu, MPR senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Pimpinan MPR menilai Ani tidak cakap mengatur kebijakan pemerintah yang berkelanjutan.
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan, salah satu alasan permintaan agar Jokowi memberhentikan Ani adalah pemotongan anggaran MPR. Padahal, jumlah pimpinan MPR telah mengalami perubahan dari empat menjadi 10 orang pada periode ini.
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11).
Oleh karena itu, Fadel mengatakan, 10 pimpinan MPR telah rapat bersama dan hasilnya meminta agar Presiden Jokowi mencopot Ani.
"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan," tuturnya.
Tanggapan Sri Mulyani
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani angkat bicara.
Sri Mulyani sampaikan tidak menghadiri rapat bersama MPR RI pada 27 Juli 2021 karena bersamaan dengan rapat internal Menkeu bersama Presiden yang harus dihadiri.
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
