Ia menduga banyak aplikasi dalam satu kementerian karena setiap ganti menteri atau kepala divisi, maka harus ada aplikasi baru yang dibuat.
Jokowi meminta jajarannya menghentikan kebiasaan itu.
"Mungkin, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi, sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek itu yang kita hentikan tidak boleh diteruskan lagi," tegas Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi seharusnya dapat melayani dan tak mempersulit atau memperlambat kebutuhan serta manfaat yang harus diterima masyarakat.
Menurutnya, agar Negara dapat meningkatkan daya saing di tingkat global, maka pemerintah seharusnya memperkuat infrastruktur digital untuk masyarakat (digital public infrastructure).
Dia mengibaratkan bahwa infrastruktur digital semacam jalan tol untuk mendigitalisasi pelayanan publik serta memperkuat teknologi di tingkat pemerintahan (government technology/govtech).
“Sehingga, saya titip setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda harus bersama melakukan integrasi dan interoprobabilitas data. Tidak boleh ada lagi alasan ini itu. Tidak akan maju kita kalo egosentris dipelihara, tinggalkan praktek-praktek lama, tinggalkan mindset-mindset lama," pungkasnya. (*)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
