POJOKNEGERI.COM - Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional, setelah IMF (International Monetary Fund) mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor mineral mentah beserta hilirisasi pertambangan.
IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat.
IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.
"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," tulis IMF dikutip dari CNBC.
Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi.
Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi, serta perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
Desakan IMF ternyata mendapatkan respon dari sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Prabowo Subianto.
Menteri Pertahanan pasang badan untuk Presiden Joko Widodo terkait desakan IMF.
Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan terus mendorong hilirisasi sebagai upaya menjaga sumber daya alam negara.
Menurutnya, kebijakan yang selama ini menjadi prioritas Joko Widodo bertujuan untuk memakmurkan masyarakat.
"Indonesia diberi kekayaan berlimpah luar biasa, dengan kekayaan itu kalau kita bisa olah, hilirisasi, kita jadi negara yang makmur," tegas Prabowo Subianto.
Prabowo memandang penerapan hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah bagi rakyat.
Ia memberi contoh hilirisasi pada sejumlah komoditas, khususnya nikel dan kelapa sawit.
Prabowo mengakui menerapkan hilirisasi memang bukan hal mudah.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk presiden terpilih di Pilpres 2024 mendatang.
Sejak 2020, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang berhasil memberi nilai tambah signifikan.
Pemerintah melanjutkan kebijakan ini di sejumlah komoditas lain mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas.
Jokowi telah berulang kali mengungkapkan bahwa hilirisasi adalah salah satu program unggulan dan prioritas untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang ada di dalam negeri.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
