POJOKNEGERI.COM - Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional, setelah IMF (International Monetary Fund) mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor mineral mentah beserta hilirisasi pertambangan.
IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat.
IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.
"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," tulis IMF dikutip dari CNBC.
Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi.
Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi, serta perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
Desakan IMF ternyata mendapatkan respon dari sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Prabowo Subianto.
,_António_Guterres.jpg)
,_Ananda_Emira_Moeis.jpg)
