Hal ini menjadi sorotan karena di daerah lain, seperti di Jawa, fasilitas parkir drop off di mal-mal sudah menjadi hal wajib.
Kegagalan SCP dalam menyediakan fasilitas ini turut menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan, selain dari parkir liar di tepi jalan.
"Dalam menghadapi kemacetan ini, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan keluhan mereka kepada pihak SCP sebagai pengelola kegiatan untuk mengetahui tanggung jawab yang harus diemban,"ujarnya.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya selama satu tahun terakhir untuk mengatasi masalah ini, namun pihak SCP dinilai tidak bergerak sama sekali dalam menghadapi permasalahan ini.
Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dari pihak swasta dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan di Jalan Pulau Irian. (*)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
