POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan sistem penagihan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan dan memberatkan keuangan daerah. 

Menurutnya, BPJS Kesehatan menggunakan metode estimasi kelahiran bayi yang tidak akurat untuk menentukan besaran tagihan iuran tanpa melibatkan pemerintah daerah. 

“BPJS langsung memperkirakan jumlah kelahiran bayi di Samarinda tanpa melihat data yang nyata. Misalnya mereka mengasumsikan seribu bayi akan lahir dalam setahun dan langsung mengalikan dengan tarif iuran padahal bayi-bayi itu belum lahir dan ini hanya perkiraan,” jelas Andi Harun.

Andi Harun mengatakan sistem semacam ini membuat pemerintah daerah mendadak memiliki utang besar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti yang terjadi pada 2024 dimana Samarinda harus menanggung utang Rp17 miliar akibat perhitungan estimasi ini.

Masalah semakin rumit ketika BPJS mengancam akan melaporkan pemerintah daerah kepada Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri jika pembayaran tidak tepat waktu yang bisa berujung pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). 

“BPJS sering kali memberi ancaman dengan mengatakan DAU bisa dipotong. Ini cara yang tidak elegan dan menghambat diskusi yang sehat antara pemerintah daerah dan pusat,” ungkapnya.