POJOKNEGERI.COM - Di agenda Rakornas Keuangan Daerah pekan lalu, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, mengingatkan pemerintah daerah tidak menumpuk realisasi serapan APBD di akhir tahun.
Serapan APBD Kaltim, per awal Juni 2022 baru menyentuh angka 23 persen, dari jumlah Rp11,5 triliun.
Muhammad Sa'duddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, memprediksi serapan APBD ngebut di akhir tahun.
"Per Mei baru 23 persen, masih kecil. Saya khawatir akan terjadi seperti itu lagi," ungkap Sa'duddin.
Merespon hal tersebut, Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim menyebut instruksi Mendagri mesti jadi perhatian serius Pemprov Kaltim.
"Kalau baru 23 persen, akan itu baru serapan belanja rutin itu. Belanja modal belum dilaksanakan," kata Samsun, Jumat (10/6/2022).
Menurut informasi yang diterima DPRD Kaltim, banyak pekerjaan yang belum dilelang oleh OPD-OPD di Pemprov Kaltim.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
