POJOKNEGERI.COM - Perang Rusia – Ukraina (sebagai proxy war- Amerika Serikat (AS) & NATO) sudah mulai merambah ke Indonesia.
Mungkin karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, maka yang dibangun adalah dengan mempolitisasi penggunaan isu agama.
Ya, beberapa utusan Ukraina sudah menyuarakan bahwa Rusia telah melanggar hak asasi manusia dengan menjadikan Muslim Tatar Krimea sebagai korban pembantaian atas aksi militer Rusia di Ukraina.
Tragisnya, ada sejumlah tokoh asal Indonesia yang mulai menyuarakan isu tersebut, pastinya tokoh-tokoh yang dianggap pro dengan AS.
Target dari gerakan politisasi ini tak lain harapannya agar Pemerintah Indonesia mengeluarkan sikap atas tindakan militer Rusia terhadap Ukraina.
Tidak semudah itu, saya yakin Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sangat paham apa yang sebenarnya terjadi terkait perang Rusia dan Ukraina.
Perang tersebut sudah sangat jelas adalah konflik global antara Rusia versus AS dan NATO, termasuk China di dalamnya, yang kebetulan Ukraina sebagai “ring tinjunya.”
Sudah jelas Indonesia memiliki pedoman politik luar negeri yang bebas aktif. Dimana Pemerintah Indonesia dalam konflik tersebut tetap berpegang teguh untuk menjadi juru damai.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
