Alasan kewenangan sudah berpindah justru membuat dirinya juga bertanya.
"Kalau begitu, dulu-dulu ke mana, saat kewenangan masih di daerah?," katanya.
Banyaknya hal-hal yang belum terjawab perihal peran pemerintah dalam penanganan dan penertiban pertambangan ini lah yang kemudian menjadi trigger agar debat terbuka antara masyarakat sipil dan pemerintah bisa dilakukan.
Buyung sampaikan, pihaknya siap jika harus mengundang pihak dari pusat dalam debat terbuka itu. Termasuk juga mengundang pihak provinsi untuk hadir di debat terbuka.
"Maunya bagaimana? Kami siap untuk itu, ujarnya.
Di tempat berbeda, Herdiansyah Hamzah, Dosen Universitas Mulawarman Samarinda pun menyambut baik agar debat terbuka itu bisa segera digelar.
Ia bahkan siap menjadi moderator.
"Saya bersedia jadi moderator debat antara Jubir Gubernur dengan Jatam. Segera atur waktu. Yang tidak berani, siap-siap dihujat publik," ujarnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
