Ia menilai alasan pandemi COVID-19 tak cukup untuk dijadikan dalih oleh pihak MLG. Langkah tegas sebut Fuad harus diambil.
Bahkan DPRD melalui Komisi II mendorong agar kerjasama tersebut diputus.
"Kalau dari Komisi II ingin itu diputus, tapi masih akan terus bergulir. Kami minta diselesaikan dulu (tunggakannya)," tegasnya.
Sementara itu, Dirut PT Samaco, Priyanto menuturkan, pertemuan dengan DPRD dan Pemkot Samarinda adalah upaya baik saat ini.
Ia mengatakan agar sektor pariwisata juga menjadi pertimbangan Pemkot Samarinda dalam hal kerjasama.
"Saya kira fair saja, saya sudah sampaikan. Pandemi masuk force majeure, ya normal saja. Itu maksud saya jangan dihitung. Persoalannya kan, itu masih dihitung," ujarnya.
Disinggung mengenai tunggakan, Priyanto mengatakan bahwa manajemen PT. Samaco meminta waktu untuk melunasi.
"Soal tunggakan ya saya kira kita membutuhkan waktu untuk membayar, apalagi sekarang juga masih pandemi," ucapnya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
