Orang nomor satu di Kota Samarinda ini juga menekankan bahwa dalam sistem yang baik, jukir seharusnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dishub, bukan sebaliknya. 

"Selama ini kita melihat jukir justru mengikuti kemauan mereka sendiri bukan sistem yang ada. Ini sudah jelas menunjukkan adanya penyimpangan yang harus segera diperbaiki," tegasnya.

Andi Harun mengatakan bahwa adanya dugaan praktik tidak beres dalam tata kelola parkir yang dilakukan oleh petugas di lapangan dan akan ada evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengelolaan parkir yang ada agar ke depannya lebih efektif dan tidak merugikan masyarakat maupun pendapatan daerah.

"Kadang-kadang meskipun kita bekerja dengan benar belum tentu orang lain memandangnya dengan cara yang sama. Itulah mengapa kita perlu melakukan sidak langsung untuk memastikan apakah semua yang disampaikan selama ini benar atau hanya sekadar formalitas," jelasnya.

Andi Harun berharap agar Dishub dapat segera mengambil langkah-langkah tegas untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir yang selama ini dirasakan belum optimal. 

“Ke depannya diharapkan adanya sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik liar yang merugikan masyarakat serta mereduksi potensi kebocoran PAD,” pungkasnya.

(*)