Pada akhirnya daerah juga turun tangan dengan menggelontorkan anggaran, terlebih Pemkot Samarinda menyiapkan Rp 16,5 miliar untuk masyarakat ekonomi rendah.
Disisihkannya anggaran tersebut yaitu untuk bantuan sosial, subsidi transportasi, pembukaan lapangan kerja.
“Saya sebenarnya tidak setuju, jadi BLT pemkot itu bukan solusi,” ucap Joni seusai kegiatan rapat tertutup di kantor DPRD Samarinda hari Senin (19/9/2022).
Kendati begitu, Joni menyebut bakal ikut mengawasi kebijakan tersebut lantaran sudah berjalan. Demikian juga evaluasi terhadap hal – hal teknis yang kemungkinan tidak sesuai.
“Tetap kami kritisi kebijakan in," ujarnya.
(advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
