POJOKNEGERI.COM - Dalam antisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemkot Samarinda agendakan bantuan langsung tunai.
Anggaran BLT itu diambil dari 2 persen dana DBH dan DAU.
Upaya tersebut untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
Meski mayoritas anggota DPRD Samarinda setuju dengan kebijakan tersebut, ada pula kritikan dari anggota dewan yang lain.
Yakni dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting.
Ia menilai bahwa menaikan harga BBM Pertamax dan mencabut subsidi pertalite dan solar bukan menjadi solusi pemerintah atas bengkaknya pembiayaan subsidi pada postur APBN.
Pada akhirnya daerah juga turun tangan dengan menggelontorkan anggaran, terlebih Pemkot Samarinda menyiapkan Rp 16,5 miliar untuk masyarakat ekonomi rendah.
Disisihkannya anggaran tersebut yaitu untuk bantuan sosial, subsidi transportasi, pembukaan lapangan kerja.
“Saya sebenarnya tidak setuju, jadi BLT pemkot itu bukan solusi,” ucap Joni seusai kegiatan rapat tertutup di kantor DPRD Samarinda hari Senin (19/9/2022).
Kendati begitu, Joni menyebut bakal ikut mengawasi kebijakan tersebut lantaran sudah berjalan. Demikian juga evaluasi terhadap hal – hal teknis yang kemungkinan tidak sesuai.
“Tetap kami kritisi kebijakan in," ujarnya.
(advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
