Anggota DPR RI itu mengatakan bisa saja sipir ataupun petugas lapas lainnya memonopoli hasil suara warga binaan.
Wihadi juga mengatakan di dapilnya yang berada di Jawa Timur, mulai muncul fenomena kepala lapas diganti.
Hal tersebut pun menurutnya marak terjadi di daerah yang lain.
Ia lantas mempertanyakan apa urgensi penggantian kalapas menjelang Pemilu 2024.
Dengan temuan itu, Wihadi juga mengusulkan dibentuknya panja netralitas di lingkungan Lapas.
Adapun selain persoalan lapas dan warga binaan, Wihadi juga mempersoalkan soal pendataan WNA oleh bagian imigrasi.
Ia mengaku tidak ingin WNA ikut mencoblos pada 2024 nanti, sebagaimana yang menurutnya pernah terjadi di Pemilu 2019. (redaksi)