POJOKNEGERI.COM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra merespon isu namanya masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo menggantikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly lewat reshuffle kabinet terbaru.
Menurutnya, tidak sulit untuk menjalankan tugas-tugas Menkumham.
Sebab, dia sudah pernah menduduki kursi tersebut para era pemerintahan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri.
"Saya dua kali pernah jadi Menteri Hukum dan HAM, enggak terlalu sulit menjalankan itu. Tapi kita lihat perkembangan itu," ucap Yusril Ihza Mahendra, dikutip dari CNN.
Meski begitu, Yusril mengatakan bahwa isu mengenai dirinya masuk ke kabinet Indonesia Maju sudah terlalu sering digaungkan, sehingga dia tidak lagi peduli dengan isu tersebut.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah kabar Presiden Joko Widodo akan me-reshuffle 13 menteri, termasuk Menkumham Yasonna Laoly yang akan diganti Yusril Ihza Mahendra.
Kabar itu berembus setelah ada daftar 13 menteri terkena reshuffle yang beredar di media sosial.
Daftar itu dilengkapi logo Kementerian Sekretariat Negara dan tanda tangan Pratikno.
"Hoaks. Ini menunjukkan banyaknya hoaks yang harus diwaspadai," tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Di sisi lain, Menkumham Yasonna H Laoly merespons kecurigaan Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto terkait fenomena banyaknya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diganti jelang Pemilu 2024.
Yasonna menyebut rotasi sebagai hal yang wajar.
Ia menyebut rotasi hanya terjadi sekitar 25-30 persen saja.
Selain itu, Yasonna menyebut Kalapas kurang baik apabila menempati satu tempat yang sama dalam waktu yang lama.
"Karena memang kalau Kalapas terlalu lama di suatu tempat, rawan, sama seperti Polisi. Jadi kita harus rotasi," jelas Menkumham Yasonna H Laoly.
Yasonna juga mengungkapkan keraguan para anggota dewan yang mempertanyakan soal netralitas di Lapas tidak relevan.
Sebab menurutnya dalam gelaran Pemilu 2024, setiap TPS khusus juga memiliki saksi yang salah satunya berasal dari parpol.
Caleg PDIP itu juga memastikan sejauh ini tidak ada permasalahan terkait kecurangan di Lapas, pun menurutnya kejadian yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak itu tidak terjadi di Pemilu 2019 lalu.
Dalam rapat yang sama, Wihadi sebelumnya berpendapat Lapas menjadi salah satu lembaga yang rawan untuk disusupi dalam gelaran kontestasi politik.
Anggota DPR RI itu mengatakan bisa saja sipir ataupun petugas lapas lainnya memonopoli hasil suara warga binaan.
Wihadi juga mengatakan di dapilnya yang berada di Jawa Timur, mulai muncul fenomena kepala lapas diganti.
Hal tersebut pun menurutnya marak terjadi di daerah yang lain.
Ia lantas mempertanyakan apa urgensi penggantian kalapas menjelang Pemilu 2024.
Dengan temuan itu, Wihadi juga mengusulkan dibentuknya panja netralitas di lingkungan Lapas.
Adapun selain persoalan lapas dan warga binaan, Wihadi juga mempersoalkan soal pendataan WNA oleh bagian imigrasi.
Ia mengaku tidak ingin WNA ikut mencoblos pada 2024 nanti, sebagaimana yang menurutnya pernah terjadi di Pemilu 2019. (redaksi)
,_Prabowo_Subianto.jpg)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
