Ibu Kota Negara

Investor Ditawari Hak Pengelolaan Lahan di IKN hingga 180 Tahun, Menteri Investasi Bantah 'Ngemis'

Senin, 5 Desember 2022 10:8

BERFOTO - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah yang dihadiri secara hybrid oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusa

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di tempat yang sama mengungkapkan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mengenai rencana tersebut.

"Nanti kita akan lihat sama teman-teman kementerian lain ya mengenai itu," katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim investasi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur, oversubscribed atau kelebihan kapasitas. Bahkan, jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat.

"Saya kaget jajak pasar pertama oversubscribed sampai 25 kali, otoritas IKN juga kaget, sehingga kawasan inti langsung sudah habis," ungkap Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12).

Jokowi mengaku awalnya berniat mengundang sebanyak 30 investor yang memiliki potensi menanamkan modal di IKN. Namun, niatan itu diurungkan karena kawasan inti di IKN sudah 'ludes' diborong investor.

Jokowi juga memastikan pembangunan IKN kali ini tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran semua dana yang digunakan murni berasal dari para investor yang menanamkan modalnya di wilayah itu.

Ia menambahkan dana pembangunan IKN sudah mencapai Rp460 triliun. "Negara sebesar ini jangan kita pesimis dong, membangun (IKN) kurang lebih kalau sekarang US$29 miliar, masa kita grogi, kira-kira kan kalau dirupiahkan Rp460 triliun," terang dia.

(redaksi)