"Kita juga sempat minta revisi DBH ke MK, saya hadir waktu itu zaman Pak Awang, juga ditolak," lanjutnya.
Saat ini, Gubernur Kaltim, Isran Noor, tengah berjuang bersama para gubernur lainnya untuk mendorong pusat menambah porsi DBH ke daerah.
"Gubernur Kaltim bersama gubernur yang lain juga mengusulkan perubahan DBH, sampai sekarang juga belum, masih berjalan," tegasnya.
Menurut Hadi, ancaman melalui konstitusi lebih baik dalam hal kehidupan bernegara.
"Kita tidak perlu marah-marah. Ini konsekuensi dalam kehidupan bernegara. Cuma secara konsisten sudah kita upayakan ada penambahan DBH," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sempat mengancam angkat senjata dan meminta agar dipindahkan ke negeri sebelah jika tuntutan kenaikan DBH tidak dipenuhi pemerintan pusat.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
