Hadapi Ketidakpastian Global, Pemerintah Perkuat Fleksibilitas APBN

00:00 / 04:32 1×
Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara
Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara Foto: Dok. Pojoknegeri
Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

POJOKNEGERI.com – Pemerintah memperkuat fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu perekonomian nasional.

Mulai dari gejolak harga energi hingga bencana alam, pemerintah menyiapkan ruang fiskal agar dapat menyesuaikan anggaran ketika situasi darurat muncul.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah terus mengembangkan kemampuan APBN dalam merespons kejadian luar biasa yang sulit diprediksi.

Menurutnya, pengalaman menghadapi berbagai tantangan mendorong pemerintah menyediakan alokasi anggaran yang lebih adaptif.

Salah satu langkah tersebut terlihat dari penyediaan anggaran penanganan bencana alam pada 2026 sebesar Rp59,35 triliun.

“2026 ini kita anggarkan dari awal tahun bencana alam itu kita anggarkan Rp59,35 T ya tentu ga ada tahun lalu karena tidak kepikiran bencana alam yang datang. Kemudian APBN telah ditetapkan sehingga masuk 2026 kita tambahkan anggarannya,” jelas Suahasil dalam Financial Forum, Kamis (19/11/2026).

Tiga Fungsi APBN Jadi Prioritas

Suahasil menegaskan pemerintah akan mempertahankan fleksibilitas APBN agar mampu menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas fiskal.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah memperkuat penerimaan negara dan mengarahkan belanja pada program prioritas.

Pemerintah juga memperluas dukungan fiskal bagi investasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketahanan pangan, serta pembangunan daerah.

Di sisi lain, pemerintah menggunakan APBN sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Anggaran perlindungan sosial, subsidi, kompensasi, dan berbagai program prioritas diarahkan untuk mempertahankan daya beli sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepercayaan Investor Tetap Dijaga

Selain merespons kondisi darurat, pemerintah juga berupaya menjaga kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Suahasil menilai fleksibilitas anggaran harus berjalan beriringan dengan disiplin fiskal agar pemerintah tetap mampu menjaga kredibilitas keuangan negara.

“APBN fleksibel untuk merespon berbagai segala perubahan, disiplin menjaga kredibilitas serta mendorong pertumbuhan dan melindungi masyarakat,” ujarnya.

(*)

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif
Pojoknegeri
Redaksi Pojoknegeri

Tim redaksi Pojoknegeri menyajikan berita independen dan berimbang untuk Indonesia.

Lihat Semua Artikel
Bagikan berita ini: Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram