POJOKNEGERI.com – Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,85 juta ton untuk tahun anggaran 2027.
Kebijakan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dan nelayan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan biaya pengelolaan melalui perubahan mekanisme penetapan harga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah telah menyepakati jumlah alokasi tersebut dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang berlangsung di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dari total alokasi tersebut, sektor pertanian memperoleh 9,55 juta ton, sedangkan sektor perikanan mendapatkan 300.000 ton.
Pemerintah mempertahankan kuota untuk sektor pertanian pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya.
“Jadi tadi rapat tinggal memutuskan saja, yaitu pupuk untuk tahun 2027. Pak Mentan tadi sama volumenya dengan tahun lalu 9,55 juta ton, dan dari perikanan 300 ribu ton. Jadi totalnya 9,85 juta ton,” kata pria yang disapa Zulhas dalam konferensi pers.
Ubah Mekanisme untuk Tekan Biaya
Selain memastikan ketersediaan pupuk, pemerintah juga mengubah mekanisme pengelolaan untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Zulhas menyebut perubahan skema dari cost plus menjadi mark to market berhasil mendorong penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%.
Dalam skema cost plus, pengelola menghitung keuntungan berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan. Akibatnya, kenaikan biaya produksi turut meningkatkan keuntungan pengelola.
“Jadi semakin banyak ongkos, mahal, untungnya 10%. Rusak pabriknya, makin tinggi untungnya pengelola pupuk ini,” ungkap Zulhas.
Melalui skema mark to market, pemerintah dapat mengatur pembelian berdasarkan mekanisme harga pasar dengan dukungan anggaran yang telah tersedia. Menurut Zulhas, mekanisme tersebut membuka peluang penghematan hingga 20%.
“Mark to market ya. Kan uangnya sudah ada. Jadi belanja dulu, itu bisa menghemat sampai 20%, hal luar biasa,” katanya.
Harga Pupuk Masih Bergantung Pasar Global
Meski pemerintah telah menurunkan harga pupuk bersubsidi, Zulhas mengingatkan bahwa perkembangan pasar global masih berpotensi memengaruhi harga ke depan.
Gejolak internasional, terutama yang berdampak pada harga bahan baku dan biaya produksi, dapat mendorong perubahan harga pupuk. Karena itu, pemerintah akan terus mencermati kondisi pasar sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian harga.
“Ya, nanti harga itu sesuai dengan.. kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi kalau bergejolak dan bertambah, mungkin harganya juga bisa naik. Jadi harga nanti melihat perkembangan keadaan,” ujarnya.
Pabrik Baru Ditargetkan Rampung Januari 2027
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kapasitas produksi dalam negeri melalui pembangunan pabrik pupuk baru di Sumatra Selatan.
Zulhas mengungkapkan, pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan selesai pada Januari 2027. Kehadiran pabrik baru diharapkan dapat mendukung ketersediaan pupuk nasional sekaligus memperkuat kemampuan industri dalam memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan perikanan.
“Bangun pabrik baru, ini mau jadi nih tahun depan, Januari yang di Sumatra Selatan,” pungkasnya.
(*)
