POJOKNEGERI.COM – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kaltim harus jadi bahan evaluasi serius terhadap pembangunan desa.
Menurutnya, meski capaian penurunan jumlah desa tertinggal hingga sekitar 180 desa pada 2025 patut mendapat apresiasi, namun pemerintah tidak boleh lengah terhadap tantangan pemerataan pembangunan.
“Kalau kita bicara data, desa tertinggal di Kalimantan Timur sudah bisa ditekan hingga di kisaran 180 desa pada tahun 2025. Ini capaian yang patut diapresiasi, karena persoalan desa dan kota itu memang selalu menjadi tantangan besar,” ujar Darlis pada Jumat (9/1/2026).
Persoalan Kesenjangan Desa-Kota
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kesenjangan antara desa dan kota merupakan persoalan klasik. Oleh karena itu, capaian pengurangan desa tertinggal tidak bisa terlepas dari komitmen kebijakan pemerintah daerah yang konsisten.
“Itu tantangan kita ya, dan itu persoalan klasik. Semua daerah menghadapi hal yang sama. Makanya kami di Komisi IV itu terus mengawal agar keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) itu terus kita support,” jelasnya.
Namun demikian, Darlis mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur per Desember 2024 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan kemiskinan di wilayah pedesaan.
Berdasarkan data tersebut, tingkat ketimpangan kemiskinan di desa tercatat berada di angka 1,102. Sementara itu, kondisi di wilayah perkotaan justru menunjukkan tren yang lebih baik, dengan tingkat kemiskinan menurun di angka 0,781.
“Data BPS itu harus kita jadikan cermin. Artinya, meskipun desa-desa kita berkembang secara status, tapi masih ada ketimpangan yang harus kita kejar, terutama dari sisi kesejahteraan masyarakat,” kata Darlis.
Infrastruktur Masih Jadi PR
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi sejauh ini telah bekerja maksimal dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa yang berada di wilayah terpencil.
“Semua desa sudah berkembang, termasuk desa yang sedang dan desa berkembang. Itu bukti konkret bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaruh perhatian terhadap keberadaan desa-desa kita,” tegasnya.
Darlis juga mengakui masih terdapat sejumlah keterbatasan di wilayah pedesaan, khususnya terkait akses infrastruktur dasar. Jalan penghubung antarwilayah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga sarana publik lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus selesai secara bertahap.
“Memang masih ada kekurangan, terutama soal akses. Infrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit, dan layanan dasar lainnya tetap menjadi PR besar bagi pemerintah,” ujarnya.
Dalam pandangan Darlis, komitmen kepemimpinan di Kalimantan Timur menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan desa. Ia menilai perhatian tersebut tidak hanya terlihat dari kebijakan di atas kertas, tetapi juga dari kehadiran langsung pemimpin daerah ke wilayah pelosok.
“Tapi sekali lagi kami melihat bahwa komitmen pemimpin di Kaltim itu nyata. Itu juga ditunjukkan dengan seringnya beliau berkunjung ke pelosok-pelosok,” ungkapnya.
Ia bahkan menyinggung ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur dalam rapat paripurna peringatan HUT ke-69 Kaltim. Menurut Darlis, hal tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan Gubernur yang baru saja melakukan kunjungan kerja ke wilayah pedalaman.
“Bahkan kita bisa lihat ketidakhadirannya di dalam paripurna ini karena situasi kesehatan, beliau baru pulang dari Mahakam Ulu dan Kutai Barat untuk melakukan kunjungan monitoring terhadap proyek-proyek yang ada di pedesaan,” tutup Darlis.
Komitmen Gubernur Rudy Mas’ud
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pembangunan pedesaan tetap menjadi prioritas utama pemerintah provinsi. Ia menyatakan bahwa kemajuan daerah tidak boleh hanya terpusat di kota, tetapi harus merata hingga ke desa-desa.
“Pembangunan Kalimantan Timur tidak boleh berhenti di kota. Desa harus ikut maju, karena desa adalah fondasi utama pembangunan daerah kita,” ujar Rudy Mas’ud.
Menurut Rudy, penurunan jumlah desa tertinggal merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat desa. Namun ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir pembangunan.
“Kita tidak boleh cepat puas. Justru tantangan ke depan adalah memastikan desa-desa yang sudah berkembang bisa naik kelas menjadi desa maju dan mandiri,” tegasnya.
Rudy juga mengakui bahwa kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Meski demikian, ia memastikan pemerintah provinsi akan terus hadir di lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kondisi wilayah kita memang tidak mudah, tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Pemerintah harus hadir, melihat langsung, dan memastikan program pembangunan benar-benar masyarakat desa rasakan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kunjungan ke wilayah pedalaman akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan.
“Selama kami diberi amanah, perhatian terhadap desa tidak akan berkurang. Pemerataan pembangunan adalah komitmen yang harus terus dijaga,” pungkas Rudy.
Peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur pun menjadi pengingat bahwa capaian pembangunan desa harus terus terjaga. Di tengah kemajuan yang telah diraih, tantangan pemerataan masih terbentang, menuntut konsistensi kebijakan dan kerja bersama agar pembangunan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, hingga ke pelosok Bumi Etam.
(tim redaksi)
