Selain para elit partai politik, diketahui pula bahwa dukungan penundaan Pemilu 2024 juga pernah disuarakan Meko Luhut Binsar Pandjaitan.
Semua isu dan wacana penundaan Pemilu 2024 itu tak ayal menuai banyak kritik serius dari para aktivis dan akademisi yang juga menilai tindakan itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap UUD 1945.
Pun demikian khianat terhadap mandat rakyat dan reformasi. Oleh karena itu, gerakan masyarakat sipil harus bahu-membahu menggagalkan upaya ini.
"Kami dari Koalisi Rakyat Lawan Oligarki, koalisi gabungan masyarakat sipil dari berbagai sektor, mengundang kawan-kawan, bersama-sama, bahu-membahu menggagalkan wacana penundaan Pemilu 2024," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
