POJOKNEGERI.COM - Isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI, Joko Widodo terus menuai respon dari berbagai kalangan.
Seperti diskusi publik yang digelar koalisi masyarakat lawan oligarki melalui siaran daring pada Sabtu (19/3/2022) tadi.
Diskusi itu diikuti Sasmito dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Bivitri Susanti sebagai akademisi, Muhammad Isnur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Nining Elitos Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Asep Komarudin Greenpeace dan Kahfi Adian Hafiz Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Dalam diskusi itu, Adian Hafiz dari Perludem lebih dulu mengutarakan bahwa wacana penundaan pemilu telah disuarakan para elit politik, partai-partai, dan para pejabat di lingkar istana.
"Berdasarkan UU nomor 7 dan 10/2016 yang tidak mengalami perubahan, pada 2024 seharusnya kita akan menghadapi pemilu nasional dan daerah. Jadwal pun sudah ditetapkan oleh KPU. Hal ini tentunya sangat aneh jika ada wacana isu penundaan pemilu yang disuarakan para elit politik," tegas Adian Hafiz dalam diskusi publik.
Wacana penundaan Pemilu 2024 itu pasalnya didasarkan para elit politik untuk pemulihan ekonomi, sebab dalam dua tahun terakhir Indonesia terseok akibat hantaman wabah pandemi Covid-19.
"Ini menjelaskan kepada kita bahwa pemilu ini adalah suatu tantangan dan ancaman terhadap ekonomi. Tentunya ini adalah satu pandangan yang sangat tidak baik kepada demokrasi kita," tambahnya.
,_António_Guterres.jpg)
,_Ananda_Emira_Moeis.jpg)
