POJOKNEGERI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan langkah tegas atas insiden berulang kapal tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu).
Dalam kurun waktu singkat, tongkang bermuatan besar telah tiga kali menghantam jembatan penghubung strategis tersebut.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim bergerak cepat menyikapi kejadian terakhir yang berpotensi membahayakan struktur jembatan sekaligus keselamatan publik.
Dinas Perhubungan Kaltim melakukan pembahasan internal secara intensif, lalu melanjutkannya dengan koordinasi lintas instansi guna merumuskan langkah pencegahan agar insiden serupa tidak kembali terulang.
Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kaltim, Ahmad Maslihuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan pimpinan dengan mengirimkan surat resmi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Melalui surat tersebut, Dinas Perhubungan Kaltim meminta penutupan sementara aktivitas pelayaran di kolong Jembatan Mahulu sebagai langkah antisipasi.
“Setelah kejadian terakhir, pimpinan meminta kami untuk segera mengambil langkah pengamanan, baik di kolong maupun di atas jembatan. Pada 25 Januari lalu, Dinas Perhubungan Kaltim sudah menyurati KSOP untuk meminta penutupan sementara lalu lintas sungai di bawah Jembatan Mahulu,” ujar Maslihuddin, Kamis (29/1/2026).
Koordinasi Lintas Instansi
Maslihuddin menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menangani persoalan ini secara parsial. Dinas Perhubungan Kaltim telah melibatkan sejumlah pihak terkait, mulai dari KSOP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, hingga Pelindo selaku pengelola kepelabuhanan. Dalam rapat koordinasi, para pihak mengemukakan opsi penyediaan kapal eskort atau kapal pendamping bagi tongkang yang melintas di kawasan rawan tersebut.
Maslihuddin menjelaskan bahwa hingga saat ini pengelola belum melengkapi Jembatan Mahulu dengan fender pengaman pada pilar-pilarnya. Padahal, fender berfungsi sebagai peredam benturan apabila kapal tersenggol. Pihak terkait masih membahas rencana pemasangan floating fender dan memerlukan kajian teknis lebih lanjut.
“Karena pengelola belum memasang fender, maka pengawalan tongkang dengan kapal eskort menjadi salah satu solusi yang kami usulkan. Dalam rapat terakhir, Pelindo dan KSOP menyatakan kesiapan mereka untuk menyiapkan pengawalan kapal secara ketat, bahkan selama 24 jam,” jelasnya.
Dampak Penutupan Jalur Pelayaran
Namun demikian, penutupan jalur pelayaran menyimpan risiko tersendiri. Maslihuddin menegaskan bahwa Jembatan Mahulu berperan sebagai jalur vital distribusi logistik di Kalimantan Timur. Setiap pekan, sekitar seribu truk melintasi jembatan tersebut untuk mengangkut berbagai kebutuhan pokok dan bahan industri.
“Kalau jalur ini tutup, dampaknya sangat besar. Distribusi barang akan terganggu, perputaran ekonomi melambat, dan kondisi ini bisa berujung pada kenaikan harga barang atau inflasi,” katanya.
Dampak kebijakan tersebut juga menarik perhatian Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Para pelaku usaha logistik telah menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap potensi gangguan rantai pasok apabila pemerintah benar-benar menerapkan penutupan jalur.
Sebagai langkah sementara untuk mengurangi dampak, Dinas Perhubungan Kaltim mendorong penggunaan kendaraan angkut dengan dimensi lebih kecil. Namun, Maslihuddin mengakui bahwa opsi ini tidak sepenuhnya ideal, terutama untuk komoditas dengan volume besar.
“Kendaraan kecil bisa menjadi alternatif, tapi tidak semua jenis barang bisa diangkut dengan cara itu. Ada keterbatasan kapasitas yang harus kami perhitungkan,” ujarnya.
Rekayasa Lalu Lintas Darat
Selain itu, Dishub Kaltim juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas darat sebagai langkah antisipasi. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pemanfaatan dua jalur di Jembatan Mahakam IV. Meski demikian, Dishub Kaltim masih mengevaluasi langkah tersebut karena berpotensi memicu kemacetan parah, sebagaimana pengalaman sebelumnya.
“Kami belajar dari pengalaman. Kami harus menghitung rekayasa lalu lintas secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Maslihuddin.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menetapkan keputusan final terkait penutupan jalur pelayaran di kolong Jembatan Mahulu. Seluruh opsi masih terus dikaji dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, teknis, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
“Keselamatan menjadi prioritas utama, tetapi kami juga tidak bisa mengabaikan dampak sosial dan ekonomi. Kami masih menunggu hasil koordinasi dan keputusan bersama dari seluruh pihak terkait,” pungkasnya.
Insiden berulang yang melibatkan tongkang di Jembatan Mahulu menjadi peringatan serius akan pentingnya pengelolaan lalu lintas sungai yang lebih ketat. Pemerintah daerah berharap, melalui langkah mitigasi yang komprehensif dan sinergi lintas sektor, keselamatan infrastruktur dan aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.
(tim redaksi)
