POJOKNEGERI.COM - Agenda Presiden Joko Widodo ke Balikpapan, Kalimantan Timur juga sempat bertemu dengan para Sultan Kalimantan.
Para Sultan Kalimantan itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Balikpapan, tepatnya di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan pada Senin (31/1/2022).
Diketahui, pada hari itu, Jokowi juga memiliki agenda untuk hadir dalam pengukuhan pengurus PBNU di Dome BSCC Balikpapan.
Lantas, siapa saja Sultan Kalimantan yang tatap muka dengan Jokowi itu?
Adanya pertemuan antara Jokowi dan para tokoh Kalimantan itu pun dibenarkan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Taufik Hanafi.
"Tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang," kata Taufik dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selasa (1/2/2022).
Dalam pertemuan, tokoh Kalimantan sampaikan dukungan untuk pembangunan IKN.
Seperti misalnya Sultan Kutai Kartanegara Muhammad Arifin.
"Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100 persen diadakannya pembangunan IKN saat ini," kata Arifin.
Dukungan serupa disampaikan Sultan Paser, Muhammad Jarnawi. Dia menyebut Kesultanan Paser menyambut antusias pembangunan IKN. Secara pribadi, Jarnawi mengaku sangat bangga bisa bertemu dan berdialog dengan Jokowi.
"Kami sendiri dari Kesultanan Paser menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan Paser di dekat IKN ibu kota negara," ujar Jarnawi.
Sementara itu, Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, menyampaikan dengan senang hati menerima rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ajang meminta pemerintah turut melibatkan masyarakat adat dalam Badan Otorita maupun pembangunan fisik IKN Nusantara.
"Pertama itu, dengan adanya IKN ini tolong di dalam Badan Otorita tuh masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik ya masyarakat sebagai mitra kerja. Yang ketiga kearifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya," kata Ajang.
Syarifuddin HR selaku Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar. Dia meminta agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya.
"Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain," ujar Syarifuddin.
Terakhir, Wakil Ketua 2 Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan Andi Singkeru berkata, sebagai masyarakat pendatang dirinya sudah berbaur dan hidup berdampingan dengan masyarakat asli Kalimantan.
"Kami bersama keluarga, bersama anak cucu, kami berdampingan dengan suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan," kata Andi.
Empat kementerian pindah ke IKN di 2024
Sebanyak empat kementerian akan pindah ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024 mendatang.
Empat kementerian itu adaalah Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
Informasi ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam bincang dengan para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Rabu (19/1/2022) lalu.
Di kesempatan itu, ia sampaikan bahwa proses perpindahan kementerian akan dimulai di 2024.
"2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi menargetkan proses perpindahan ibu kota negara ini memakan waktu 15 - 20 tahun.
“Ibu kota ini perkiraan akan berlangsung 15-20 tahun ke depan,” katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)