Andi Harun Tekankan Pembangunan dan Penegakan Hukum dalam Kuliah Politik Hukum di UWGM
POJOKNEGERI.COM – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan hukum dengan mengajar langsung mata kuliah Politik Hukum bagi mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM).
Perkuliahan daring tersebut berlangsung pada Sabtu (13/12/2025) sore dan menjadi pertemuan kedua dalam semester ini.
Kuliah kali ini mengangkat tema Pembangunan Hukum dan Pelaksanaan Hukum.
Andi Harun menekankan bahwa pemahaman terhadap politik hukum sangat penting bagi calon akademisi maupun praktisi hukum agar mampu melihat hukum secara utuh dan kontekstual.
Pembangunan Hukum Tidak Sekadar Membuat Undang-Undang
Dalam pemaparannya, Andi Harun menjelaskan bahwa pembangunan hukum tidak boleh memaknainya secara sempit sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan semata.
Menurutnya, hukum harus relevan dengan tujuan negara dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Pembangunan hukum bukan sekadar membuat Undang-Undang, tetapi memastikan hukum itu relevan dengan tujuan negara dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Andi Harun.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan hukum harus berjalan seiring dengan pelaksanaan dan penegakan hukum agar tidak berhenti pada tataran normatif.
“Hukum yang baik adalah hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten. Tanpa penegakan, hukum hanya akan menjadi teks,” ujarnya.
Relasi Hukum dan Politik
Dalam kuliah tersebut, Andi Harun menguraikan tiga kerangka hubungan antara hukum dan politik. Pertama, hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan politik.
Kedua, hukum sebagai institusi otonom yang membatasi kekuasaan melalui konstitusi dan prinsip negara hukum. Ketiga, hubungan timbal balik antara hukum dan politik.
“Hukum memang lahir dari proses politik, tetapi setelah itu politik harus tunduk oleh hukum demi kepentingan publik,” katanya.
Ia menilai pemahaman relasi tersebut penting agar hukum tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan semata.
Pendekatan Multidisipliner dan Pemikiran Tokoh Hukum
Andi Harun juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam kajian politik hukum, mulai dari pendekatan normatif-yuridis, sosiologis, filosofis, hingga kebijakan publik.
Pendekatan tersebut, menurutnya, diperlukan agar hukum tetap memiliki legitimasi sosial dan moral.
“Politik hukum harus berpijak pada nilai keadilan, ideologi negara, dan kebutuhan riil masyarakat. Di situlah hukum menemukan maknanya,” jelasnya.
Selain itu, ia mengulas pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Hans Kelsen, A.V. Dicey, John Locke, Roscoe Pound, dan Lawrence M. Friedman.
Pemikiran mereka menunjukkan bahwa hukum selalu berinteraksi dengan kekuasaan, budaya, dan realitas sosial.
“Hukum tidak pernah berdiri di ruang hampa. Karena itu, mahasiswa hukum harus mampu membaca hukum secara kritis dan kontekstual,” ujarnya.
Melalui perkuliahan ini, Andi Harun berharap mahasiswa Magister Hukum UWGM mampu membangun keseimbangan antara idealitas hukum dan realitas politik.
“Hukum harus menjadi alat untuk mencapai keadilan dan kebaikan bersama, bukan sekadar produk kekuasaan,” pungkasnya. (redaksi)
