POJOKNEGERI.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat mengakhiri polemik politik yang belakangan menyita perhatian publik.
PSI menghormati keputusan tersebut meski mengaku menyayangkan langkah Gibran. Partai itu berharap pengunduran diri Gibran bisa membuka ruang bagi pemerintah dan DPR untuk kembali berkonsentrasi menyelesaikan berbagai persoalan penting yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyampaikan sikap tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat (13/11/2026).
“Di satu sisi menyayangkan, namun di sisi lain kami menghormati keputusan Mas Gibran,” kata Grace Natalie saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).
Menurut Grace, keputusan Gibran mundur dapat menghentikan polemik yang selama ini berkembang.
“Langkah Mas Gibran untuk mundur, mengakhiri polemik,” imbuh dia.
PSI Dorong DPR Kembali Fokus pada UU Perampasan Aset
Grace berharap DPR memanfaatkan momentum tersebut untuk mengalihkan perhatian pada sejumlah agenda penting yang telah lama dinantikan masyarakat.
Salah satu isu yang dia soroti adalah pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. PSI menilai DPR perlu memprioritaskan penyelesaian regulasi tersebut agar bisa menjawab harapan publik.
“Setelah ini DPR bisa menyalurkan energinya ke isu-isu krusial yang sudah ditunggu masyarakat luas, seperti misalnya UU Perampasan Aset,” ujar dia.
Terkait langkah politik Gibran selanjutnya, Grace mengaku masih menunggu perkembangan. Meski demikian, dia memastikan PSI tetap memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjalankan program yang berpihak kepada masyarakat.
“Kita tunggu plan Mas Gibran selanjutnya. Yang pasti, PSI tetap mendukung Pak Presiden, terutama program-program yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Andy Budiman: Kekuasaan Bukan Milik Pribadi
Sikap serupa disampaikan Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. Dia menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang berasal dari rakyat sehingga pemegang kekuasaan harus mengutamakan kepentingan negara.
Andy menilai keputusan Gibran mengembalikan jabatan menjadi langkah yang patut dihormati apabila keberadaan jabatan tersebut justru memunculkan persoalan bagi pemerintahan.
“Kami menghormati keputusan Mas Gibran untuk mundur. Kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi. Jabatan itu datang dari rakyat. Ketika jabatan mulai menjadi beban untuk pemerintahan, mengembalikannya adalah sikap yang baik,” kata Andy Budiman.
Andy juga menilai Indonesia membutuhkan kepastian agar pemerintah dapat bekerja tanpa terus terseret dalam perdebatan politik.
Menurut dia, polemik yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir telah menyita energi bangsa. Jika terus berlanjut, proses politik tersebut berpotensi berlangsung berbulan-bulan dan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
“Negara butuh kepastian, bukan polemik tanpa ujung. Beberapa pekan terakhir, energi bangsa tersedot ke tarik-menarik politik. Proses politik seperti ini bisa berjalan berbulan-bulan. Selama itu, pemerintah bekerja di bawah bayang-bayang ketidakpastian, sementara rakyat menunggu. Mas Gibran memilih mengakhiri ketidakpastian itu. Ia mundur agar pemerintahan Presiden Prabowo tidak terus terbebani,” tambah Andy.
PSI Ajak Elite Politik Hentikan Perdebatan
Andy menegaskan PSI menghormati proses hukum dan tidak ingin memperpanjang perdebatan mengenai keputusan Gibran. Dia menilai pengunduran diri tersebut dapat menjadi jalan untuk mencegah perpecahan akibat polemik politik berkepanjangan.
Dia juga mengajak seluruh elite politik mengakhiri perang opini dan mulai mengarahkan perhatian pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Kepada para elite politik, dengan rendah hati, kami mengajak untuk mengakhiri semua ini. Cukup sudah energi dihabiskan untuk perang opini. Rakyat tidak hidup dari perdebatan di ruang sidang. Rakyat hidup dari harga beras yang terjangkau, lapangan kerja, dan sekolah yang layak untuk anak-anak mereka,” ujar Andy.
Di sisi lain, Andy memastikan PSI tetap mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak harus bergantung pada jabatan politik.
Menurutnya, Gibran masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan kontribusi kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pengabdian.
“Pengabdian tidak berhenti bersama jabatan. Kami meyakini Mas Gibran akan terus melanjutkan pengabdian untuk rakyat, dengan segenap tenaga, pikiran, dan kepeduliannya pada orang banyak. Jabatan boleh dilepas, tetapi pengabdian terus berjalan. Terima kasih, Mas Gibran, atas pengabdian dan keberanian mengambil keputusan sulit ini,” pungkas Andy.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung MPR di Jakarta Pusat pada Kamis (12/11/2026) untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran sekaligus menjelaskan maksud penyerahan surat tersebut.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Muzani juga menyampaikan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Gibran meminta agar proses penindaklanjutan surat pengunduran dirinya segera berjalan.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
(*)
