POJOKNEGERI.com – Keputusan Amerika Serikat (AS) membuka kembali jalur pasokan bahan bakar diesel Rusia ke pasar global memicu ketegangan diplomatik baru di tengah perang Rusia-Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam langkah Presiden AS Donald Trump yang menyepakati pengiriman bahan bakar tersebut bersama Presiden Rusia Vladimir Putin.
Zelensky menilai kebijakan itu berisiko menguntungkan Moskow ketika perang masih berlangsung. Ia juga mempertanyakan sikap Washington yang memberikan kelonggaran terhadap ekspor energi Rusia, sementara Ukraina terus menghadapi invasi.
“Hal ini tentu tidak jujur, tentu tidak pantas dilakukan oleh mitra kami, dan menurut pandangan saya, ini merupakan keputusan yang lemah,” ujar Zelensky pada Jumat (9/10), dikutip dari AFP.
Kritik tersebut muncul bertepatan dengan agenda pertemuan diplomatik antara utusan AS, Ukraina, dan Eropa di Miami. Pertemuan itu dijadwalkan membahas upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 2022.
Trump Utamakan Stabilitas Harga Energi
Trump membela kesepakatan pasokan diesel Rusia dengan alasan ingin menekan lonjakan biaya energi. Konflik dengan Iran turut mendorong kekhawatiran terhadap ketersediaan dan harga energi di pasar internasional.
Melalui platform media sosial Truth Social, Trump mengumumkan bahwa Rusia akan segera mengirim lebih dari 300 ribu ton bahan bakar diesel ke pasar AS dan global.
“Rusia akan segera memasok lebih dari 300 ribu ton bahan bakar diesel ke pasar Amerika dan global,” tulis Trump di media sosial Truth Social.
Pengiriman awal tersebut akan berlanjut dengan tambahan 500 ribu ton pada November dan 1 juta ton pada tahap berikutnya. Trump berharap peningkatan pasokan itu membantu menekan harga bahan bakar dan meringankan beban masyarakat AS.
“Harga yang lebih rendah bagi warga Amerika, terutama para petani, peternak, dan pengemudi truk hebat kita, merupakan prioritas terbesar saya,” tulis Trump.
Pengecualian Sanksi Picu Kekhawatiran
Untuk mendukung kesepakatan tersebut, Departemen Keuangan AS menerbitkan izin sementara yang memungkinkan aliran diesel Rusia ke pasar global hingga April 2027. Kebijakan itu menangguhkan sebagian sanksi energi yang berlaku sejak 2022.
Langkah Washington memunculkan kekhawatiran bahwa pelonggaran pembatasan ekspor energi dapat meningkatkan pendapatan Rusia. Moskow berpotensi menggunakan tambahan pemasukan tersebut untuk mendukung pembiayaan perang di Ukraina.
Di sisi lain, pemerintahan Trump menempatkan penurunan harga energi sebagai salah satu prioritas kebijakannya. Perbedaan kepentingan ini memperlihatkan tantangan diplomatik yang dihadapi AS dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi domestik, kebijakan sanksi terhadap Rusia, dan dukungan kepada Ukraina.
(*)
