Revitalisasi Sekolah, Pemerintah Prioritaskan yang Terdampak Bencana hingga Wilayah 3T
POJOKNEGERI.com – Pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang 2026.
Program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta dengan tiga kelompok sebagai prioritas utama, yakni sekolah terdampak bencana, sekolah rusak berat, dan sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program revitalisasi untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
“Untuk revitalisasi tahun 2026 ini, prioritas kami itu ada tiga. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T,” kata Mu’ti kepada wartawan, Jumat (11/9).
11.744 Sekolah Mulai Dibangun
Mu’ti mengatakan pemerintah telah memulai pembangunan terhadap 11.744 satuan pendidikan. Lebih dari 1.000 satuan pendidikan di antaranya telah menyelesaikan proses revitalisasi.
Pemerintah juga mulai menjalankan revitalisasi yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dengan berbagai skema tersebut, pemerintah menargetkan puluhan ribu satuan pendidikan menerima perbaikan sepanjang tahun ini.
“Jadi tahun ini, 2026 itu kita rencanakan melakukan revitalisasi Kemendikdasmen dan juga kementerian terkait itu 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” ucap dia.
Mu’ti mengatakan jumlah sekolah yang mendapat revitalisasi masih berpotensi bertambah. Pemerintah melihat peluang efisiensi melalui sistem swakelola yang melibatkan sekolah dalam pengerjaan pembangunan.
Menurut Mu’ti, sistem tersebut tidak hanya menekan biaya pembangunan, tetapi juga mendorong sekolah ikut bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan. Sekolah dapat mengelola pengerjaan secara langsung sehingga kebutuhan pembangunan bisa menyesuaikan kondisi masing-masing.
“Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Libatkan Masyarakat dan Sekolah Swasta
Pemerintah juga mendorong pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan tenaga kerja dan material dari wilayah sekitar sekolah. Mu’ti menilai langkah tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Skema swakelola sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sekolah. Sejumlah sekolah, terutama sekolah swasta, bahkan memperoleh dukungan swadaya masyarakat untuk melengkapi kebutuhan pembiayaan revitalisasi.
Mu’ti menegaskan pemerintah tidak membatasi program revitalisasi hanya untuk sekolah negeri. Ia menilai sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam membantu pemerintah menjalankan berbagai program pendidikan.
“Sasaran kami tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Karena kami berpendapat bahwa dukungan sekolah swasta juga sangat besar untuk menyukseskan program-program pemerintah, khususnya revitalisasi,” tutur dia.
Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi
Selain mempercepat pembangunan, pemerintah meminta masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan revitalisasi. Pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran dan proses pembangunan berjalan sesuai aturan.
Mu’ti berharap pengawasan publik dapat mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan dalam pelaksanaan program.
“Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan,” kata dia.
(*)
