Dua Kapal Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, Balil: Kita Lakukan Negosiasi
POJOKNEGERI.com – Perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran membuat situasi ekonomi dunia saat ini was-was.
Terlebih lagi Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia.
Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak akibat penutupan Selat Hormuz. Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping yang terjebak di selat Hormuz imbas penutupan ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait hal ini.
Ia mengatakan, kapal kargo minyak tersebut sedang bersandar untuk mencari tempat yang lebih aman dari situasi yang memanas di Timur Tengah.
Bahlil mengatakan saat ini pemerintah menempuh jalur diplomasi agar kedua kapal tersebut bisa keluar dari selat Hormuz.
“Sambil kita melakukan negosiasi. Komunikasi yang lebih baik agar kita cari solusinya,” terang Bahlil di Kantor Kementerian ESDM.
Alternatif Impor Minyak
Lebih lanjut ia mengatakan, sambil menanti ke luarnya kapal kargo minyak tersebut, pemerintah mencari alternatif lain untuk menggantikan impor minyak yang melewati Selat Hormuz tersebut.
Diantaranya mencari minyak ke Amerika Serikat (AS).
“Kita mencari alternatifnya di Amerika. Untuk bisa melakukan eh menutupi apa yang ada pada dua kargo ini,” jelas Bahlil.
Dalam catatan Pertamina dan Kementerian ESDM sebanyak 19% minyak RI merupakan impor yang berasal dari Timur Tengah dan melewati Selat Hormuz.
Dengan alternatif impor melalui AS, Bahlil memastikan bahwa suplai minyak untuk Indonesia akan berada dalam kondisi yang aman.
“Saya meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita tahu geopolitik tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi untuk kesiapan pemerintah dalam mendesain, mempersiapkan semua alternatif untuk ketersediaan BBM dan LPG, Insya Allah aman,” ujarnya.
“Yang enggak bisa itu adalah memang ada terjadi kenaikan dan itu berdampak pada subsidi. Jadi sekarang kita lagi menghitung secara baik, dengan hati-hati,” lanjutnya.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron membenarkan, bahwa saat ini kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah mengangkut sekitar 19% dari nilai impor secara keseluruhan.
“Sekitar 19% dan saat ini kami sudah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler alternatif maupun emergensi. Jadi untuk ketahanan energi nasional Pertamina telah menyampaikan sistem tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional,” terang Baron di Grha Pertamia, Rabu (4/3/2026).
Pertamina saat ini sedang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Jadi alternatif-alternatif yang sedang kita lakukan tentu dalam proses karena ini baru beberapa hari. Dan nanti kami akan update ke media untuk kesiapan proses alternatif tersebut,” tegas Baron.
Pemerintah Belum Naikkan Harga BBM Subsidi
Ditengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini, pemerintah belum belum memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi.
Pernyataan ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menurutnya, pemerintah masih mengacu pada asumsi harga minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Yakni sebesar US$ 70 per barel.
“Belum ada rencana menaikkan harga BBM subsidi. Kan APBN kita kemarin di US$ 70 ICP, jadi kita tunggu saja,” ujar Airlangga saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Lonjakan harga minyak dunia menjadi perhatian serius pemerintah. Harga minyak yang sebelumnya berada di kisaran US$ 60 per barel kini meroket hingga US$ 78 per barel akibat perang di Timur Tengah.
“Sampai kapan perang ini berlangsung, ya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa lebih. Jadi kita masing-masing ada skenarionya,” jelas Airlangga.
Airlangga menekankan bahwa APBN berfungsi sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga energi. Dengan asumsi harga minyak US$ 70 per barel, pemerintah berkomitmen menjaga agar subsidi energi tetap berjalan sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga BBM.
“Subsidi kita lanjutkan, dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga,” tegasnya.
(*)
